Bangkinang Kota (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Kampar Anshor meminta agar dalam pengesahan Rancangan Perubahan APBD di daerahnya tidak asal-asalan, harus memperhatikan kualitas produk undang-undang yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.
"Mestinya proses pembahasan Ranperda APBD itu dilakukan secara serius, teliti, cermat dan akurat dengan mengedepankan demi kepentingan masyarakat," kata dia, Selasa.
Dalam rapat paripurna DPRD Kampar yang berlangsung cukup seru Senin kemarin itu, Anshor adalah salah seorang anggota DPRD yang memulai menyampaikan interupsi. Dia keberatan atas kehadiran Sekda Yusri yang mewakili Penjabat Bupati dalam menyampaikan Ranperda APBDP 2022.
Selain itu, Anshor memulai interupsi meminta kepada pimpinan DPRD Kampar Muhammad Faisal agar memberi waktu kepada masing-masing fraksi agar dapat membaca, mencermati setiap pos anggaran yang tertuang dalam dokumen Ranperda APBD itu untuk memberikan pandangan secara cermat dan tepat sasaran.
"Bagaimana kita bisa memberikan pandangan umum, bahannya saja belum diterima, apalagi dibaca," ketusnya.
Ke depan, dia berharap agar pimpinan DPRD lebih terbuka dan pihak eksekutif juga tidak terkesan akal-akalan saja dengan mendesak DPRD mengesahkan anggaran yang ratusan miliar bahkan triliunan itu dengan alasan waktu yang kasep.
"Ini akan berdampak pada persoalan hukum, karena yang akan kita sahkan ini adalah produk undang-undang," ujarnya.
Atas permintaan dan protes lima fraksi itu makan Pandangan Umum Fraksi ditunda hingga Rabu besok. (Adv)
Anshor : Pengesahan RAPBD Kampar jangan asal-asalan
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Anshor. (ANTARA/dok)
