Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menginstruksikan kepada jajarannya untuk menyederhanakan aturan atau regulasi pada kebijakan-kebijakan di sektor transportasi.
"Untuk meningkatkan efektivitas dan pencapaian hasil pembangunan yang optimal, perlu dilakukan penyederhanaan regulasi yang akhirnya bisa meningkatkan perekonomian," ucap Kepala Badan Kebijakan Transportasi Gede Pasek Suardika saat membacakan pidato Menhub di Jakarta, Kamis.
Menhub menyampaikan, upaya peningkatan fasilitas layanan serta sarana dan prasarana transportasi memerlukan kebijakan yang tepat sasaran.
Oleh karena itu, kebijakan yang akan diterapkan seyogyanya dirumuskan melalui studi yang komprehensif dan mendalam.
Ia mengatakan, pemerintah melalui Kemenhub bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait, harus terlibat dalam merumuskan kebijakan demi mewujudkan sektor transportasi yang lebih baik.
Menhub juga menekankan agar kebijakan di sektor transportasi didasarkan pada kajian-kajian yang berbasis ilmu pengetahuan (knowledge based) dan yang berbasis kondisi faktual (evidence based).
"Tujuannya agar sinkronisasi dan integrasi secara sistem dapat berjalan, karena saat ini transportasi menjadi kebutuhan dasar setelah pangan, sandang, atau papan," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BKT Gede Pasek menyampaikan komitmennya untuk melakukan orkestrasi kebijakan-kebijakan di sektor transportasi agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
"Kami akan terus lakukan pendalaman terhadap setiap persoalan-persoalan transportasi dengan mengedepankan prinsip melayani masyarakat," katanya.
Gede Pasek menyampaikan, sejumlah isu yang tengah dibahas secara internal, sesuai mandat dari Menteri Perhubungan antara lain: Percepatan kendaraan listrik di sektor perhubungan darat, Kebijakan hub and spoke di sektor perhubungan udara, Angkutan keperintisan dan tol laut di sektor perhubungan laut, serta Pengembangan sistem transportasi perkeretaapian.
"Misalnya hub and spoke di udara ini kita rumuskan agar maskapai tetap dapat melayani masyarakat tetapi dengan harga yang terjangkau," katanya.
Ia menambahkan, Badan Kebijakan Transportasi akan selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi hingga asosiasi transportasi guna menampung aspirasi dan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kebijakan.
"Yang paling penting outputnya adalah percepatan. Kita harus bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang sifatnya mempercepat proses, outputnya yang terbaik bisa dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Baca juga: Menhub dukung Bandara Internasional Kualanamu sebagai penghubung ke ASEAN
Baca juga: Menhub Budi Karya ajak seluruh pelajar di Indonesia jadi pelopor keselamatan lalu lintas
Berita Lainnya
Malaysia mengutuk keras serangan Israel di tengah upaya gencatan senjata
08 May 2024 17:02 WIB
Wapres Ma'ruf Amin sebut media jadi instrumen efektif tebarkan kebaikan
08 May 2024 16:46 WIB
Bahama menyatakan secara resmi akui negara Palestina
08 May 2024 16:38 WIB
Bina 148 UMKM, PT IKPP raih penghargaan 'Indonesia Best CSR in Pulp & Paper Sector 2024'
08 May 2024 16:14 WIB
Staf Ahli Menkumham beri penguatan Tusi serta reformasi birokrasi
08 May 2024 16:09 WIB
Kemhan RI ajukan anggaran khusus tangani Papua untuk beli heli dan sensor
08 May 2024 16:01 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo ingatkan pentingnya ketahanan budaya di era globalisasi
08 May 2024 15:48 WIB
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dukung terciptanya jurnalisme yang berkualitas
08 May 2024 15:26 WIB