Jakarta (ANTARA) - Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat (LPPM) IPB University Ernan Rustiadi mengingatkan perlunya koordinasi di level pemerintah untuk mendukung program food estate, selain kebutuhan teknologi pertanian dan sumber daya manusia.
"Masalah pengembangan food estate kita adalah perlu memaksimalkan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan memerlukan kesatuan komando yang kuat," kata Ernan Rustiadi dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.
Ernan mengatakan koordinasi di tingkat pemangku kepentingan ini penting mengingat kemampuan Indonesia dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia di bidang pertanian sudah cukup mendukung untuk bisa mewujudkan program pengadaan pangan tersebut.
Menurut dia , ekstensifikasi sektor pertanian tidak bisa dilepas begitu saja mengikuti mekanisme pasar, layaknya perkebunan sawit, karena penyediaan infrastruktur dasar, seperti sarana pengairan lahan dan infrastruktur pendukung transportasi membutuhkan campur tangan pemerintah.
"Teknologi saat ini sebenarnya sudah mampu mengatasi keterbatasan yang ada di lahan-lahan sulfat masam itu. Salah satu yang menonjol terjadi pada keberhasilan perkebunan sawit. Lahan-lahan sulfat masam sebenarnya bisa juga ditanami padi, tapi harus dengan sangat hati-hati," katanya.
Saat ini, program food estate yang mencakup perluasan lahan pertanian, telah melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sementara itu, Guru Besar IPB University Edi Santosa menambahkan sumber daya manusia Indonesia sudah banyak mengembangkan varietas pangan seperti padi dan sorgum yang bisa menunjang keberhasilan program food estate.
"Kami sudah mengembangkan beberapa varietas padi baru untuk di Food Estate," kata Edi saat dihubungi secara terpisah.
Berdasarkan data, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 320 juta pada 2045. Dengan asumsi konsumsi 110 kilogram beras per kapita, maka pada tahun tersebut akan dibutuhkan beras sebanyak 35,2 juta ton atau 64 juta ton gabah kering panen (GKP).
Jika produktivitas 6 ton GKP per hektare, maka diperlukan lahan luas panen 11 juta hektare. Dengan Indeks Pertanaman 150, maka perkiraan dibutuhkan lahan baku 7,1 juta hektare untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri kedepannya.
Baca juga: Kementerian Pertanian kembangkan food estate di Kabupaten Penajam, Kaltim songsong IKN
Baca juga: Gubernur Kalteng gagas penyediaan benih hibrida dukung food estate
Berita Lainnya
Ricky apresiasi perjuangan tim putri Indonesia capai final Piala Uber 2024
04 May 2024 16:30 WIB
ICC: Ancaman terhadap keputusan Mahkamah bisa dianggap sebagai suatu kejahatan
04 May 2024 16:26 WIB
LPEM UI prediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5,15 persen pada kuartal I 2024
04 May 2024 15:41 WIB
Mahasiswa pro-Palestina di Univ. Princeton mulai lakukan aksi mogok makan
04 May 2024 15:34 WIB
Food Station pastikan stok beras aman seiring masuknya masa panen di daerah
04 May 2024 15:28 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo ingatkan ancaman kemajuan teknologi bagi peradaban
04 May 2024 14:54 WIB
Empat stadion dan lapangan di Bali jadi lokasi latihan di Piala Asia Putri U-17
04 May 2024 14:44 WIB
UNRWA sebut perang di Jalur Gaza sama dengan perang terhadap perempuan
04 May 2024 14:38 WIB