Pertemuan itu turut dihadiri Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi serta Kabupaten/Kota.
Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengakuheran kenapa terjadi kelangkaan minyak goreng di Riau yang notabene dikenal sebagai provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia.
"Tentu dalam diduga ada penyimpangan, kita harapkan Kapolda bisa menyisirnya," ucap Pangeran yang ditemui usai pertemuan.
Selain itu, pihaknya juga membahas tentang perusahaan besar sawit di Riau yang diduga merambah hutan lindung.
"Jadi kabarnya mereka menanam sawit dalam kawasan hutan. Ada juga yang melebihi HGU yang mereka miliki, ini juga kita percayakan ke Polda untuk meneliti dan memeriksanya," ucap Pangeran.
Terkait kasus narkoba, Komisi III DPR RI juga menyarankan agar dibuat semacam posko terpadu di wilayah yang kerap menjadi pintu masuk narkoba jaringan internasional Malaysia ke Riau.
"Dari Rokan hilir dan Indragiri hilir membentang garis pantai sepanjang 685,24 kilometer, ini menjadi jalur masuknya narkoba internasional. Termasuk pula Bengkalis, Meranti, dan Dumai yang turut menjadi jalur masuknya narkoba. Dengan dibuat posko, kita harapkan dapat memotong masuknya narkoba dari Malaysia," paparnya.
Sementara, Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbalbererimakasih atas kunjungan, masukan dan apresiasi dari DPR RI. Menurutnya, kedatangan ini menyulut semangat pihaknya untuk memperbaiki dan menguatkan kinerja Polda Riau.
Terkait posko terpadu untuk mengawasi masuknya narkoba ke Riau, Iqbal menerangkan, pihaknya bekerjasama dengan seluruh instansi lainnya, termasuk BNNP dan Bea Cukai.
"Posko terpadu diisi oleh semua kementerian lembaga, seperti kepolisian, BNNP, Bea Cukai. Ada posko besar dengan anggaran khusus. Ini untuk membendung masuknya narkoba dari luar," ungkap Iqbal.
"Termasuk pengendalian narkoba dari dalam lapas, kami akan meningkatkan koordinasi untuk meminimalisir dan memberantasnya," tegasnya.
