Tjahjo nilai kinerja KPK era Firli Bahuri tunjukkan hasil signifikan, dampak perkuatan sistim

id TJAHJO KUMOLO,FIRLI BAHURI,KPK

Tjahjo nilai kinerja KPK era Firli Bahuri tunjukkan hasil signifikan, dampak perkuatan sistim

Tangkapan layar-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dalam acara Launching Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 "Mengukur Tingkat Korupsi di Indonesia" yang disiarkan kanal Youtube KPK, Kamis (23/12/2021). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era kepemimpinan Firli Bahuri sudah menunjukkan hasil yang sangat signifikan.

"Kami mengapresiasi kepada KPK yang salah satu poinnya adalah memperkuat sistem. Dengan memperkuat sistem inilah, KPK dipimpin oleh Pak Firli ini sudah menunjukkan hasil-hasil yang sangat signifikan, jarang dalam satu periode dua menteri tertangkap OTT, beberapa kepala daerah, swasta sampai ASN yang dari tahun ke tahun saya melihat masih ada kecenderungan meningkat," kata Tjahjo, dalam acara Launching Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 "Mengukur Tingkat Korupsi di Indonesia" yang disiarkan kanal Youtube KPK, Kamis.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk hati-hati memahami masalah area rawan korupsi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bansos, retribusi dan pajak, pembelian barang dan jasa serta jual beli jabatan.

"Dan sekarang ditambah lagi oleh KPK yaitu tata kelola dana desa, manajemen aset, dan masalah-masalah perizinan," kata Tjahjo.

Sebagaimana visi-misi Presiden Joko Widodo, kata dia, bagaimana memotong mata rantai birokrasi yang panjang menjadi pendek dan mempercepat proses pelayanan masyarakat secara transparan dan terbuka.

"Karena reformasi birokrasi yang merupakan visi-misi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden jangka pendek adalah bagaimana memotong mata rantai birokrasi yang panjang menjadi pendek, mempercepat proses pelayanan masyarakat secara transparan dan terbuka. Dalam arti mana yang harus bayar, bayarnya berapa, selesai dalam berapa menit," ujarnya pula.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung soal Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang berada di peringkat 102 dari 180 negara.

"Negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah memiliki kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang dengan cepat, dan posisi Indonesia yang kemarin sudah dilaporkan oleh Bapak Ketua KPK kepada Bapak Presiden dan Bapak Wapres pada Hari Antikorupsi Sedunia, Indonesia masih belum bergeser dari posisi 102," kata Tjahjo.

Ia pun mendorong agar KPK terus melakukan upaya-upaya pencegahan, program pendidikan antikorupsi, dan juga tetap melakukan operasi tangkap tangan (OTT) untuk efek jera.

"Kami juga terus mendorong kepada KPK untuk terus melakukan langkah-langkah supervisi, melakukan langkah-langkah pencegahan yang sudah disampaikan secara penuh, ada program pendidikan antikorupsi, dan juga jangan lupa OTT pun juga harus terus dilaksanakan untuk efek jera. Kalau tidak, ini kami lihat dari tahun ke tahun ASN kita ini yang terlibat semakin banyak dan kami terima kasih ke KPK untuk mengingatkan dan menyadarkan kepada teman-teman ASN yang ada," kata dia pula.