Jawa Tengah berangkatkan 10 KK transmigran ke Kalimantan Tengah untuk tingkatkan kesejehteraan

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan 10 kepala keluarga calon transmigran ke lokasi transmigrasi di Desa Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Harapannya para transmigran yang telah diberangkatkan melalui Program Transmigrasi bisa menjadi sejahtera," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno di Semarang, Selasa.

Sekda menjelaskan 10 KK calon transmigran yang diberangkatkan ke Kalteng pada Senin (13/12) itu terdiri atas 40 jiwa dan berasal dari Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Cilacap, serta Kabupaten Wonogiri.

Sebelum diberangkatkan ke lokasi transmigrasi melalui jalur udara, lanjut Sekda, para calon transmigran telah mendapatkan pembekalan di bidang pertanian dan diberi informasi serta gambaran tentang kondisi di lokasi tujuan transmigrasi, termasuk bentuk dan ukuran rumah yang akan ditinggali, lahan pertanian yang akan digarap, serta ketersediaan sekolah, pasar, puskesmas, dan sarana-prasarana umum lain.

"Jarak lokasi transmigrasi dengan sekolah antara 10-15 menit dan tidak jauh dari kawasan 'food estate' atau kawasan pertanian untuk mendukung kebutuhan di Indonesia sehingga hasil panen para petani dapat jaminan dibeli," ujarnya.

Sekda berharap berbagai bantuan dan bekal dari Kementerian maupun Disnakertrans dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kesejahteraan meningkat.

"Dengan transmigrasi, saya berharap ada peningkatan ekonomi yang lebih baik. Daripada di kampung tidak punya apa-apa, semoga di sana dapat sukses," katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah Sakina Rosellasari menambahkan, Jateng hanya mendapat jatah kuota transmigran ke Kalimantan sebanyak 10 KK pada 2021 atau jauh berkurang dibandingkan beberapa tahun yang lalu.

"Penurunan kuota transmigran tersebut akibat refokusing penanganan pandemi COVID-19 sehingga pada tahun ini hanya ada kuota 57 KK yang dibagi untuk Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah," ujarnya.