Realisasi belanja di Provinsi Riau Rp28,83 triliun

Pekanbaru (ANTARA) - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau mencatat realisasi belanja pemerintah pusat, belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah dan dana desa di wilayah Provinsi Riau sampai dengan 30 November tahun 2021 sebesar Rp28,29 triliun.

"Realisasi ini terhitung baru 98,11 persen atau belum terserap seluruhnya dari total sebesar Rp28,83 triliun," kata Kepala Kantor (KaKanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Ismed Saputra, di Pekanbaru, Rabu.

Mencermati capaian ini dan dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas belanja negara tahun 2022, perlu dipersiapkan beberapa langkah, yaitu, antara lain percepatan proses pengadaan barang dan jasa yang sebetulnya sudah bisa dimulai dari Desember atau di awal tahun, dan lelang, penandatanganan kontrak dilakukan di awal Januari 2022.

Selanjutnya, percepatan pemenuhan dokumen persyaratan terkait dengan penyaluran DAK fisik dan dana desa, penetapan pejabat perbendaharaan namun apabila tidak mengalami perubahan dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya.

"Khusus APBD diperlukan simplifikasi sistem dan prosedur, baik dari pergeseran anggaran maupun dari pelaksanaan anggaran," katanya.

Disamping itu, Ismed Saputra menyampaikan pentingnya sinergi semua pihak dalam mengelola keuangan tersebut. Ia berharap, DIPA dan TKDD ini dapat ditindaklanjuti sehingga kegiatan pelaksanaan APBN dapat dilaksanakan sesegera mungkin di awal tahun 2022 untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ismed Saputra menuturkan, meski menghadapi dinamika ketidakpastian perekonomian di Indonesia, di Provinsi Riau pada tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan penanganan pandemi yang efektif.

"Keberhasilan pemerintah mengendalikan varian delta dan kebijakan fiskal melalui APBN dan APBD, diharapkan akan menjadi bekal kuat dalam pemulihan ekonomi dan untuk menghadapi munculnya varian baru yaitu omicron COVID-19," katanya.