Pekanbaru (ANTARA) - Keberadaan truk Over Dimension Over Load (ODOL) semakin meresahkan masyarakat lantaran mobilitas kenderaan ODOL yang cukup tinggi menjadi penyebab utama kerusakan infrastruktur jalan di Provinsi Riau.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Riau Zulfi Murzal di Pekanbaru, Rabu, mempertanyakan kelanjutan penerapan kebijakan bebas kenderaan ODOL yang sudah diwacanakan Pemprov Riau. Seharusnya segera direalisasikan sebagai langkah untuk menghentikan aktivitas truk ODOL yang menjadi momok bagi kerusakan jalan di Riau.
"Kita menanti kebijakan zero ODOL ini untuk di-follow up. Kalau ini ditindaklanjuti tentu akan meminimalisir kerusakan jalan yang ada di Riau. Nah, supaya ini terwujud, para pemangku kewenangan harus sama-sama berazam. Karena persoalan ODOL ini harus duduk semuanya," kata Zulfi Murzal.
Kata Zulfi, ada tiga instansi yang menjadi leading sector untuk menangani persoalan truk kelebihan muatan tersebut. Ketiganya yakni Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Riau serta pihak kepolisian diminta untuk bergandengan tangan dalam memberantas keberadaan ODOL "nakal" yang selalu wira-wiri di Riau.
"Soal ODOL harus bersama-sama ketiga instansi ini. Karena untuk aset infrastruktur itu kewenangannya ada di PUPR, soal pengawasan ada di dishub dan yang mengeksekusi berada di aparat kepolisian. Tidak boleh ada miss di antara ketiganya," papar Zulfi.
Ditambah lagi, kerugian yang didapat dari keberadaan truk ODOL ini yakni tidak membayar pajak ke daerah lantaran hampir seluruh truk yang beroperasional di Riau memiliki plat nomor non BM. Kondisi ini harus menjadi perhatian khusus Pemprov Riau. "Hanya segelintir yang BM. Selebihnya berplat non BM. Sudahlah merusak jalan, ditambah tidak ada pajak yang daerah terima," kata dia.
Akibatnya alokasi APBD Riau setiap tahunnya selalu digelontorkan untuk perawatan dan perbaikan jalan Begitupun untuk proyeksi anggaran pada tahun 2022 yang berfokus pada infrastruktur jalan.
"APBD 2022 ini banyak mengarah ke perawatan jalan. Kita berharap selama kepemimpinan Pak Gubernur Syamsuar, jalan-jalan provinsi dapat diperbaiki dan bagus kembali dan bisa digunakan masyarakat tanpa ada gangguan," kata dia. (Adv)
Baca juga: Pengusaha dan sopir harus patuh tidak bawa kendaraan ODOL
Baca juga: Tim razia gabungan sikat 16 kendaraan
DPRD Riau dorong kebijakan zero ODOL segera terwujud
Petugas saat memberi tindakan kepada sopir truk melanggar aturan di Riau. (ANTARA/HO-Pemprov Riau)
