Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau giat menggalang kerjasama dan bersinergi dengan semua pihak mempercepat penanganan stunting dalam upaya menurunkan kasusnyahingga 14 persen pada 2025.
"Kami optimistis mencapai target itu karena semua pihak bertekad bersama menurunkan angka stunting dari 23,7 persen menjadi 14 persen itu. Gerakan bersama mulai dari Pemkab dan Pemkot, Tim Penggerak PKK kabupaten dan kota, Posyandu, pihak swasta, BKKBN bahkan persatuan alumni Pamong Praja Riau ikut terlibat," kata Gubernur Riau Syamsuardi Pekanbaru, Rabu.
Pencanangan gerakan TP-PKK dalam menurunkan angka stunting, bertema "Ayo tingkatkan peran serta PKK dalam pencegahan dan penanganan stunting menuju keluarga sejahtera", dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Riau Misnarni Syamsuar, Direktur PT RAPP, Mulia Nauli, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia serta Kepala BKKBN RI Pusat Hasto Wardoyo. Acara ini digelar TPPKK Riau bersama Pemrov Riau bekerja sama dengan Perwakilan BKKBNProvinsi Riau.
Syamsuar mengatakan, sejalan dengan BKKBN Pusat yang menargetkan Riau harus bisa menurunkan angka stunting pada 2025 menjadi 14 persen itu, maka Riau juga akan menerapkan program
pengecekan HB dari orang yang akan menikah khususnya calon pengantin perempuan.
"Tiga bulan sebelum menikah, catin tersebut dilakukan pemeriksaan HB-nya, guna menjaga kualitas kesehatannya. JikaHB-nya rendah maka yang bersangkutan akan diberikan makanan tambahan bergizi, agar setelah menikah bisa melahirkan anak yang sehat," katanya.
Program ini juga telah dilakukan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi RiauMisnarni Syamsuar bekerjasama dengan kader PKK, Kader Posyandu dan Dinkes seluruh Riau, dan sejumlah perusahaan di daerah itu untuk menggencarkan program PMT bagi anak dan balita serta mensosialisasikan akan pentingnya pola asupan gizi bagi 1.000 hari pertama kelahiran.
