Pemprov Riau bersinergi dengan BPKP maksimalkan pengawasan pembangunan

Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau membangun sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mengawasi pembangunan hingga kabupaten/kota. Sinergisitas ini terwujud dari rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan tingkat Provinsi Riau di Kantor BPKP Perwakilan Riau diPekanbaru, Selasa (30/3/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur RiauEdy Natar Nasution langsung meminta bantuan BPKP agar mau membantu pemerintah daerah mengawal program pembangunan, baik yang berasal dari APBD Provinsi maupun kabupaten/kota.

"Sebab dengan pengawalan yang dilakukan oleh BPKP, pemerintah daerah bisa menjalankan program yang sudah direncanakan dengan transparan dan akuntabel," kata Edy Natar Nasution usai membuka rapat koordinasi.

Turut hadir Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Herry Muryanto, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Sistem Tata Kelola Pemerintah Daerah Bea Rejeki Tirtadewi, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemendagri Elfin Ilyas, Asisten III Setdaprov Riau Syahrial Abdi, Kepala BPKP Provinsi Riau Farid Firman, dan undangan lainnya.

Wagubri mengatakan, pandemi COVID- 19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Oleh karena itu, ia mengungkapkan bahwa Pemprov Riau telah menetapkan kebijakan dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sosial selama masa pandemi, di antaranya menetapkan bantuan keuangan bersifat khusus kepada kabupaten atau kota.

Selain itu, ada juga bantuan Pemerintah Daerah bagi pelaku usaha mikro yang terdampak COVID-19 yang bersumber dari APBDProvinsi Riau.

Kemudian dari sisi sektoral, Wagubri menuturkan bahwa Pemprov Riau juga telah menetapkan struktur APBD Tahun 2021 yang terbagi dalam alokasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan total nilai sebesar Rp9,19 triliun.

"Sedangkan untuk pengalokasian pemulihan dampak ekonomi akibat COVID-19 ditetapkan sebesar Rp2 triliun melalui pengembangan sektor industri, pertanian, pariwisata, infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, serta pengembangan SDM," katanya.

Menurutnya, dengan luasnya cakupan program dan besarnya dana yang dialokasikan tersebut, diperlukan strategi pengawalan yang tepat untuk memastikan tata kelola yang baik serta dalam rangka mitigasi risiko kegagalan program.

"Untuk itulah, peran pengawasan oleh aparat pengawasan intern menjadi sangat urgendilakukan," katanya.

Selain itu, Wagubri juga berharap dengan dilaksanakan rapat koordinasi ini bisa terjalin kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dengan berbagai elemen lainnya, termasuk dengan BPKP. Dengan terciptanya koordinasi dan kolaborasi yang baik, pihaknya optimistis semua program yang sudah direncanakan bisa berjalan sesuai harapan.

"Dengan pengawasan tersebut, tentu harapan kita transparansi dan akuntabilitas dari setiap program yang dijalankan pemerintah daerah itu bisa kita capai," ujarnya.

Edy Natar Nasution berharap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seluruh daerah di Provinsi Riau untuk dapat bersinergi mengawal kebijakan dan akuntabilitas program pemulihan dampak ekonomi agar sasaran dan tujuan dapat terwujud.

"Diharapkan melalui rakorwasin ini seluruh APIP wilayah Riau dapat bersinergi, menyamakan persepsi dengan perwakilan BPKP Provinsi Riau agar sasaran dan tujuan (Program Pemerintah Provinsi Riau) dapat terwujud dengan baik, tepat, dan akuntabel," katanya.

Ia melanjutkan, melalui rapat tersebut juga diharapkan terciptanya koordinasi yang bagus dengan kolaborasi berbagai pihak karena dapat diketahui di awal tahun 2021 Pemprov Riau telah menetapkan program-program pengembangan pertumbuhan ekonomi.

"Kita berharap nanti dari pihak BPKP sendiri bisa melihat program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga cukup mengawal apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi Riau," ujarnya.

Ia mengungkapkan dengan dilakukan pengawasan oleh APIP terhadap program Pemprov Riau ini agar sasaran-sasaran yang akan dilakukan dapat terwujud dan terciptanya transparansi dan akuntabilitas.

"Semakin di awal kita lakukan program seperti ini, tentu kita berharap juga terciptanya transparansi akuntabilitas," tutupnya. (Adv)