Pekanbaru, (AntaraRiau) - Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI mengaku siap untuk membantu merealisasikan kucuran anggaran kekurangan untuk segala fasilitas penunjang Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18 Provinsi Riau.
"Mengenai kekurangan anggaran PON Riau, sebenarnya itu bukan kewenangan kami, tapi kami akan membantu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kemenpora yang telah diatur dalam undang-undang," kata Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Alfitra Salam seusai menghadiri acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Yayasan Masmur Daerah Riau (YMDR) ke-30 di Pekanbaru, Sabtu.
Pernyataan itu, menanggapi keluhan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau yang menuntut komitmen dan keseriusan Pemerintah Pusat untuk membantu anggaran PON yang pernah dijanjikan.
Gubernur Riau HM Rusli Zainal sebelumnya berkeluh tentang berbagai kesiapan PON khususnya terkait pembangunan berbagai arena (venue) olahraga yang setakat ini masih belum mencapai kesiapan seratus persen, mengingat kurangnya anggaran. Menurutnya, Riau masih membutuhkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk mencapai kesiapan yang benar-benar optimal.
"Kemenpora juga berharap semua kesiapan PON ke-18 di Riau dapat selesai tepat waktu. Kami juga mengharapkan agar seluruh provinsi dapat menyiapkan seluruh atlet yang terbaik karena PON merupakan klimas pemuncak bagi para atlet di daerah yang diharapkan di event ini, muncul atlet-atlet berprestasi yang dapat diadu alam pentas olahraga internasional," kata Alfitra.
PON yang juga merupakan langkah untuk membenahi para atlet nasional mengarah ke arah yang lebih baik di ajang olahraga internasional memang sewajarnya dipersiapkan secara matang.
"Kami akan membantu, mengupayakan realisasi anggaran yang kurang. Meskipun sebenarnya hal itu bukan wewenang kami," katanya.
Pihak Pengurus Besar (PB) PON sebelumnya juga mengklaim persiapan Riau sebagai tuan rumah saat ini sudah mencapai 92 persen.
Namun Ketua Harian PB PON, Syamsurizal dalam rapat kerja dengan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau pada Jumat (4/5/) lalu, mengakui masih terdapat beberapa kendala dari PB PON, terutama kesiapan arena pertandingan atau venue yang dipakai untuk beberapa cabang perlombaan.
"Untuk kesiapan sebenarnya sudah mencapai 92 persen. Tapi ada beberapa kendala, yakni beberapa venue belum siap dibangun," katanya.
Sementara dilain sisi dalam upaya penambahan anggaran kesiapan PON, khususnya dalam upaya pengesahan revisi Peraturan Daerah (Perda) No.6/2010 tentang Penambahan Anggaran Arena (Venue) Menembak dan Perda No.5/2008 tentang Pembangunan Stadion Utama senilai Rp900 miliar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru menemukan kasus dugaan gratifikasi atau suap.
Empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Dua diantaranya, Muhammad Faisal Aswan dan Muhammad Dunnir merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Riau, bersamanya ada Eka Dharma Putra yang merupakan Kepala Seksi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Rahmad dari pihak PT Pembangunan Perumahan (PT PP). Sementara Rusli Zainal masih sebagai saksi dan kini masih dicegah ke luar negeri.
Kemenpora Siap Bantu Kekurangan Anggaran-PON
