Peneliti sebut tiap kebijakan penanganan COVID-19 memiliki efek samping

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara, corona

Peneliti sebut tiap kebijakan penanganan COVID-19 memiliki efek samping

Ilustrasi - Bahayanya virus corona (ANTARA/Shutterstock)

Jakarta (ANTARA) - Perekayasa model simulasi prediksi dampak adaptasi kebiasaan baru dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut tiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19 memiliki efek samping yang mempengaruhi aspek lain dalam berkehidupan dan bernegara.

Perekayasa utama dari model simulasi prediksi dampak adaptasi kebiasaan baru dari BPPT Sri Handoyo Mukti di Jakarta, Kamis, mencontohkan penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan pemerintah Indonesia memiliki dampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Baca juga: Virus corona bisa sebabkan kerusakan otak? ini kata pakar kesehatan

"Kebijakan PSBB untuk menurunkan kasus yang ada, efek sampingnya adalah penurunan daya beli masyarakat karena ketahanan ekonomi masyarakat ada batasnya," katanya.

Sri Handoyo mengungkapkan bahwa kebijakan PSBB berhasil membatasi gerak masyarakat untuk mencegah penularan virus corona baru. Kebijakan tersebut juga berdampak pada penurunan jumlah kasus harian.

Namun, menurut Sri Handoyo, PSBB harus berhadapan dengan kestabilan ekonomi dan status sosial politik, sehingga menjadi sistem yang sangat kompleks.

Pembatasan kontak fisik pada masa PSBB, menurut Sri Handoyo, sebetulnya mampu menurunkan puncak kasus harian. Namun, kebijakan PSBB tersebut berimplikasi pada masalah lain, yaitu dampak ekonomi sosial sehingga terjadi tekanan ekonomi.

Meski tidak memberikan penilaian pada kebijakan yang diambil pemerintah, dia mengatakan pelaksanaan PSBB yang terlalu lama akan berdampak pada masalah ekonomi dan lebih jauh juga akan berdampak pada masalah sosial dan keamanan.

"Kalau pertumbuhan ekonomi terdampak, permasalahannya akan merembet ke masalah sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan," kata dia.

Sri Handoyo menjelaskan proses pelonggaran PSBB untuk memutar roda perekonomian mau tak mau harus diketatkan kembali apabila terjadi lonjakan kasus yang signifikan. "Hal itu harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pandemi yang lebih luas dan malah akan berdampak kembali pada kondisi ekonomi," ujarnya.

Baca juga: Perusahaan di Riau dilarang datangkan tenaga kerja dari luar

Baca juga: Akibat pandemi COVID-19, anak juga bisa stres karena sekolah dari rumah, begini cara mengatasinya


Pewarta: Aditya Ramadhan