Bappeda: Usaha ekonomi desa kurangi kemiskinan

Pekanbaru, (ANTARARIAU News) - Jumlah angka kemiskinan di Provinsi Riau, berkurang sejalan dengan berkembangnya usaha ekonomi desa (UED) di daerah itu.

"Dengan warga miskin sebesar 8,7 persen, merupakan sebuah pencapaian yang bisa dikatakan luar biasa dan ini berkat berjalannya program kegiatan penanggulangan kemiskinan," kata Kepala Bappeda Riau Ramli Walid di Pekanbaru, Senin.

Seiring betambahnya jumlah penduduk di Riau tidak menambah jumlah angka kemiskinan namun mengurangi jumlah kemiskinan yang selama ini menjadi kendala utama Pemerintah Provinsi Riau.

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angka kemiskinan di Riau cenderung menurun disetiap tahunnya.

Pada 2004 Bappeda Riau mencatat 14,67 Persen jumlah kemiskinan di Riau dan di tahun 2005 jumlah itu berkurang menjadi 12,51 persen ditahun 2006 menjadi 10,20 persen, tahun 2007 menjadi 9,79 persen dan data terakhir ditahun 2010 Bappeda mencatat hanya tinggal 8,72 persen lagi jumlah kemiskinan di Riau.

Ramli mengatakan, yang sangat membantu dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau saat ini ialah program Usaha Ekonomi Desa UED/SP berjalan dengan sukses.

"Alokasi dana yang telah disalurkan ke Desa sejak 2005 hingga 2010 sebesar Rp 293,435 miliar ke 620 desa di Riau, dan inilah yang memajukan pedesaan di Riau saat ini," ucapnya.

Untuk pemanfaatan menurut Ramli, bidang usaha yang paling besar adalah bidang perdagangan sebanyak 16.074 warga.

"Jenis usaha ini adalah dagang harian masyarakat, yang membuat warung/kedai, untuk bidang perkebunan sebanyak 16.009, yaitu bidang perkebunan karet dan kelapa sawit," katanya.

Ramli juga menambahkan untuk kedepannya seluruh Kelurahan dan Desa yang ada di Provinsi Riau akan mendapatkan dana Usaha Ekonomi Desa UED/SP dan Usaha Ekonpomi Kelurahan UEK/SP.

"Untuk saat ini kan yang sudah tersalurkan UED/SP baru 620 Desa, tapi untuk kedepannya kita akan menyalurkan keseluruh Desa dan Kelurahan yang masih belum tersentuh UED/SPdan UEK/SP sebanyak 1022 Desa/Kelurahan lagi," ujarnya.