Jakarta (ANTARA) - Ketua Masyarakat Transpotasi Indonesia (MTI), Agus Taufik Mulyono menilai, jika mudik tidak dilarang, maka pemerintah daerah yang akan menanggung beban, baik sosial maupun ekonomi.
“Kalau menghadapi gestur orang Indonesia dan hanya diimbau, tingkat pelanggarannya besar. Dampaknya ke pemda, kalau masyarakat ini benar-benar mudik, maka yang terdampak secara ekonomi serta masalah-masalah sosial itu pemda,” kata Agus dalam konferensi pers melalui video di Jakarta, Selasa.
Pasalnya, dia menyebutkan, terdapat 1,3 juta orang di Jabodetabek yang masih berpotensi untuk mudik di mana daerah-daerah tujuan, di antaranya awa Barat 13 persen, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 41 persen, Jawa Timur 20 persen, Lampung serta Sumatera Selatan delapan persen.
Apabila mobilitas mudik tetap terjadi, dia mengatakan, daerah-darah tersebut akan menjadi pusat penularan wabah baru.
Selain itu, lanjut dia, pemda juga harus siap dengan tempat karantina yang menampung dahulu orang dalam pengawasan (ODP) selama 14 hari.
Kondisi tersebut belum lagi diperparah dengan adanya penolakan dari warga yang berpotensi pecahnya konflik di daerah tujuan.
“Ada rawan penolakan, meski dikarantina, tapi ada konflik penolakan warga setempat. Kemudian keterbatasan pelayanan Covid di daerah karena RSUD dan Puskemas tidak memadai. Itu fakta itu tidak bisa dipungkiri,” katanya.
Pengamanan juga harus disiapkan di tingkat RT/RW yang perlu dilakukan oleh pemda setempat.
“Kalau pemudik sudah bergeser ke sana, berstatus ODP dan itu jadi tanggung jawab Pemda,” katanya.
Untuk itu, Agus mengusulkan kepada pemerintah agar mengkaji betul keputusan tidak melarang mudik karena dampaknya yang sangat besar.
“Kalau saya tetap melarang, karena diimbau ini ambigu,” katanya.
Pemerintah pusat saat ini masih belum melarang mudik, kecuali PNS, Pegawai BUMN, BUMD dan lembaga pemerintahan lainnya, masyarakat di luar itu terutama warga Jabodetabek hanya diimbau untuk tidak mudik.
Baca juga: Anggota DPD asal Riau minta pemerintah tegas soal mudik
Baca juga: Pekanbaru larang warganya mudik dan lakukan sejumlah rutinitas Ramadhan
Baca juga: Presiden Joko Widodo minta kepala daerah supaya lebih tegas cegah warga mudik
Berita Lainnya
MTI: Perlu dipasang videotron agar orang patuh aturan di lintasan kereta
22 July 2023 15:07 WIB
MTI minta pemerintah buat "rest area" semi permanen pada musim libur
02 May 2023 16:01 WIB
MTI nilai kenaikan harga BBM merupakan momentum untuk benahi angkutan umum
06 September 2022 13:56 WIB
MTI sebut jumlah penularan COVID-19 di dalam pesawat sangat sedikit
19 December 2020 13:57 WIB
MTI Gelar Lomba Cipta Miniatur Cagar Budaya
08 January 2015 20:46 WIB
Grup musik ZEROBASEONE akan gelar konser perdana di Indonesia pada Oktober 2024
29 April 2024 16:45 WIB
Grup band Dewa 19 tampil memukau dalam Soul Intimate Concert 2.0
20 April 2024 12:13 WIB
Moeldoko nilai perjalanan arus mudik dan balik Lebaran 2024 berjalan lancar
20 April 2024 12:04 WIB