Harmoni Polri-TNI menjaga Melayu di batas negeri

Pekanbaru (ANTARA) - “Bertuah rumah adat tuannya, bertuah negeri adat puncaknya. Elok kampung ada tuannya, elok negeri ada rajanya”.

Potongan bait syair Melayu itu menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia. Mulai dari lingkungan kecil hingga masyarakat luas, haruslah menjunjung adat dan pemimpin. Agar cita-cita para pahlawan pejuang bangsa terus terjaga.

Adat menjadi tradisi sekaligus regulasi yang terus diterapkan masyarakat hingga kini. Satu diantara adat yang menjadi panutan adalah sinergitas dan kebersamaan. Tanpanya, tidaklah masyarakat terjaga akan kerukunan dan kedamaian.

Keberadaan para pemimpin juga harus dibarengi dengan sinergitas yang baik melibatkan seluruh perangkat negara.

Peran Polri dan TNI bersama para pemimpin di batas negeri yang membaur dan merangkul masyarakat menjadi penanda bahwa negara ini dalam kondisi prima. Siap untuk menjaga setiap jengkal Ibu Pertiwi hingga ke pelosok dan batas negeri meraih mimpi.

Riau, salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam masih mengedepankan adat istiadat dalam menjalani kehidupan. Sejarah Provinsi berjuluk Bumi Lancang Kuning ini mewarnai perjalanan panjang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Satu di antaranya, Bahasa Melayu, menjadi khazanahperekat bangsa. Melayu sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan yang sudah berabad-abad hadir di Nusantara menjadi tulang punggung Bahasa Indonesia.

"Namun kesucian dan cinta pada alam buana, ternodai zaman yang kian menggila. Para 'penderhaka' yang datang ke Tanah Melayu, suka membuat gaduh," kata cendekiawan Melayu Elviriadi.

Di sinilah peran dan sinergitas Polri-TNI bersama rakyat diuji. Menjawab segala bentuk tantangan nyata yang datang bertubi-tubi. Beragam masalah klasik terus mengusik Riau yang berbatasan langsung dengan jalur pelayaran tersibuk dunia, Selat Malaka.

Sejatinya, Riau menjadi cermin kehidupan berbangsa yang langsung bersebelahan dengan Negeri Jiran Malaysia serta Singapura. Nama baik itu harus dijaga, untuk menjaga kepercayaan dunia kepada negara.

Sinergitas, hingga kini dan seterusnya akan terus menjadi kata kunci dalam menjawab seluruh tantangan yang ada.

Meski tidak banyak riak berteriak di Bumi Riau, namun ancaman terlalu nyata. Mulai dari bencana tahunan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga serbuan barang haram perusak generasi bangsa, narkoba.

Panjang garis pantai Riau yang mencapai 2.076 kilometer menjadi sasaran empuk para penyelundup narkoba. Barang haram itu memanfaatkan lokasi strategis Riau dan berharap lemahnya koordinasi antarinstansi.

Sinergi Polri bersama TNI, terutama Angkatan Laut serta keterlibatan peran aktif masyarakat, nelayan, lagi-lagi menjadi kunci menghentikan langkah para "penderhaka".

Terbukti, sepanjang 2018 lalu sebanyak 325 kilogram sabu senilai ratusan miliar berhasil disita Polda Riau dan jajaran. Selain itu, 2.261 tersangka pengedar dan bandar dijebloskan ke penjara.

Sementara hingga medio 2019, penyelundupan narkoba sepertinya tak kunjung surut. Lebih dari 95 kilogram sabu serta lebih dari 80.000 pil ekstasi dan Happy Five kembali disita polisi hingga sepanjang tahun ini.

Sebanyak 1.071 tersangka dijerat kasus narkoba. Angka itu berpotensi meningkat mengingat Polda Riau terus menabuh genderang perang melawan narkoba.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Suhirman turut mengakui bahwa pemberantasan narkoba tak akan maksimal hanya mengandalkan Korps Bhayangkara sendiri. Kembali, sinergitas yang baik antara TNI dan Polri serta informasi masyarakat menjadi tameng utama menjaga gempuran para sindikat narkoba.

Sementara dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan, Polda Riau juga menyatakan tak akan pernah tinggal diam. Kapolri pada Agustus 2019 lalu saat mengunjungi Riau bahkan dengan terbuka meminta bantuan TNI untuk membantu menangkap para "penderhaka" pembakar lahan.

Koordinasi kedua instansi yang terjalin semakin akrab tersebut membuahkan hasil. Sedikitnya 70 tersangka pembakar lahan dibekuk sepanjang 2019 ini.

Tak hanya itu, Polda Riau juga menetapkan dua korporasi yang diduga kuat telah melakukan pembakar lahan.

Penetapan korporasi sebagai tersangka Karhutla bukanlah perkara mudah. Penyelidikan hingga penyidikan juga harus terus dilakukan dengan terukur.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau AKBP Fibri Karpiananto mengatakan perusahaan yang kembali terjerat pidana lingkungan hidup itu adalah PT Tesso Indah (TI).

Selain menetapkan PT TI yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu tersebut sebagai tersangka secara korporasi, penyidik juga menetapkan tersangka secara perorangan yang mewakili perusahaan.

"Kita tetapkan dua tersangka dalam perkara ini, pertama PT TI sebagai tersangka korporasi, di mana diwakilkan direktur operasionalnya berinisial HK. Satu lagi berinisial S sebagai tersangka perorangan untuk perusahaan tersebut," katanya.

Fibri menjelaskan bahwa S, yang merupakan asisten kebun tersebut diduga lali dalam menjaga perkebunan sawit hingga menyebabkan kebakaran. Saat ini S juga telah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.

"Kita lakukan upaya penahanan terhadap S," tuturnya.

Dengan ditetapkannya PT TI sebagai tersangka korporasi, artinya sudah dua perusahaan yang terjerat kasus hukum terkait Karhutla. Korporasi pertama yang terjerat perkara serupa adalah PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS). Perusahaan sawit yang berada di Pelalawan, Riau itu kini telah masuk dalam proses pemberkasan di Kejaksaan.

Fibri menegaskan bahwa langkah hukum ini merupakan bentuk komitmen Polda Riau dalam mengusut kasus Karhutla yang khususnya melibatkan perusahaan.

PT TI ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menyatakan 69 hektare lahan di perusahaan itu terbakar pada Agustus 2019 lalu. Polda Riau bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga mengumumkan penetapan dua tersangka dalam kasus ini.

Sinergitas TNI-Polri harga mati

Komandan Resor Militer 032/Wirabima Brigjen TNI Mohammad Fadjar menegaskan sinergitas TNI dan Polri merupakan harga mati. Hal itu disampaikan jenderal bintang satu tersebut berulang kali kepada awak media.

Terakhir, kedekatan kedua institusi tersebut tercermin saat peringatan HUT TNI ke-74 yang berlangsung beberapa waktu lalu.

Kala itu, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi "menggerebek" kediaman dinas Brigjen TNI Fadjar usai shalat subuh, sesaat sebelum upacara HUT TNI berlangsung. Agenda yang sama juga dilakukan Kapolri ke Panglima TNI di Jakarta.

"Itu adalah wujud bahwa kedekatan kita sebagai aparat menopang NKRI, itu adalah kedekatan dari hati. Sinergitas bagi TNI polri adalah harga mati," tegas Brigjen TNI Fadjar.

Kedekatan kedua institusi itu tak hanya sebatas retorika di depan media, melainkan juga tercermin ketika keduanya tergabung dalam satuan tugas yang sama, karhutla. Peranan penting yang dilakukan kedua institusi tersebut akan terus dibutuhkan Riau, sebagai Provinsi di batas negeri.

Tak hanya Riau, kedekatan yang turut melibatkan masyarakat juga akan sangat dibutuhkan bangsa Indonesia. Tentu, sebagai bagian upaya menjaga semangat para pahlawan, mewujudkan Indonesia yang maju dan makmur disegani dunia.