Tembilahan (ANTARA) - Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0314/Indragiri Hilir, Riau Letkol (Inf)Andrian SiregarSIP meminta pemerintah setempat agar menyusun program pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Menurutnya, Info prakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Riau,yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru beberapa waktu lalu seharusnya jadi perhatian bersama, di mana Provinsi Riau menduduki posisi ketiga terbanyak hotspot di Sumatera. Dengan tingkat kepeercayaan70 persen di Riau ditemukan 182 titik panas. Dari jumlah tersebut, Inhil merupakan daerah terluas terjadinya Karhutla dengan jumlah 117 titik panas disusul Pelalawan 38, Rokan Hilir 1, Indragiri Hulu 17, Dumai 1 dan Bengkalis 2 titik.
Dari data tersebut, Dandim menekankan bahwa setiap tahunnya Provinsi Riau, khusunya Inhil darurat akan Karhutla. Untuk itu, Pemkab Inhil harus memikirkan bagaimana solusi menangani bencana tahunan tersebut.
"Dengan banyaknyahotspot di Inhil semoga menyadarkan warga agar tidak membakar lahan. Pemkab juga harus memikirkan upaya pencegahan Karhutla melalui program anggaran setiap tahunnya di setiap dinas terkait," kata DandimAndrianmelalui pesan yang diterima ANTARA, Senin malam (10/9).
.
Terkait dengan tindakan masyarakat dalam membuka lahan, dikatakan Dandim, Pemkab Inhil harus menyediakan alat teknologi agar masyarakat tidak terbebani biaya dalam pekerjaannya baik berkebun dan lain sebagainya.
"Bukan anggaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Inhil sajakarena yang dibutuhkan adalah perubahan mindset masyarakat untuk hal Karhutla ini," pungkasnya.
Sejauh ini, Dandim menilai Pemkab Inhil kurang cepat tanggap menangani bencana Karhutla, padahal ini sudah menjadi masalah setiap tahunnya.
Meski demikian, dia tetap berharap program pencegahan Karhutla tetap cepat dilaksanakan agar masyarakat terbantu baik dalam segi pengetahuan tentang Kahutla dan lainnya.
"Media juga harus ikut mendorong Pemkab Inhil, coba lihat di lapangan siapa yang turun sejauh ini," ucap Dandim.
