Asamari Protes Warung Nasi Dikenai Pajak

Pekanbaru, 16/12 (ANTARA)- Puluhan masyarakat dari Asosiasi Rumah Makan dan Minum Riau (Asmari) Pekanbaru melakukan aksi protes di DPRD setempat atas dikenainya warung nasi maupun rumah makan pajak sebesar 5 persen.

Dian Fitra, Sekretaris Asamari di Pekanbaru, Kamis, menyatakan tuntutannya agar pihak DPRD membatalkan dan disahkannya Perda Pajak Hotel, Rumah Makan, Restoran yang mewajibkan warung makan, rumah makan, dan kantin memungut pajak dari konsumen.

"Jangan samakan perlakuan terhadap warung makan yang skalanya lebih kecil dengan restoran besar dan hotel, karena masyarakat yang datang bukan untuk gengsi tetapi untuk mengisi perut," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga menolak dijadikannya pedagang menjadi tameng pemungut ppajak kepada masyarakat.

"Saya harapkan wakil rakyat mendengarkan suara rakyat. Bukan wakil penguasa yang melegalisasikan semua kepentingan penguasa," tegasnya.

Dian mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan kepada DPRD. Dia menyebutkan pada rapat kerja terakhir pada 5 Oktober 2010, pihaknya dengan tegas menolak pemungutan pajak konsumen dari rumah makan golongan menengah ke bawah dengan sistem persentase langsung dari harga makanan.

"Namun aspirasi Asamari tidak diakomodir oleh pihak DPRD Pekanbaru," kata dia.

Usaha yang dilakukan pihak Asamari tidak hanya melalui DPRD saja, pihaknya juga membuka dialog dengan Dinas Pendapatan Daerah dengan memberikan solusi untuk meningkatkan PAD Pekanbaru melalui formulasi perhitunngan retribusi usaha yang berkeadilan bagi UKM.

"Dengan disahkannya Perda tersebut, maka terjadi pemerkosaan terhadap usaha rumah makan dan konsumen. Dengan kata lain, pihak DPRD dan Pemko Pekanbaru tidak membiarkan rakyat kecil berusaha," tukas dia.

Ia mengharapkan agar DPRD mau mendengarkan aspirasi dari Asamari.

Sementara itu salah seorang pemilik warung, Asni, mengaku keberatan dengan dikenainya pajak sebesar 5 persen.

"Takutnya, pelanggan bakalan lari jika dikenai pajak. Dengan harga saat ini saja, pelanggan sudah berkurang. Apalagi jika dikenai pajak,"jelasnya.

Hingga aksi protes berlangsung, tidak satupun anggota DPRD Kota Pekanbaru yang menampakkan batang hidungnya. Sekwan DPRD Pekanbaru, Bukhairani Harun, mengatakan sebagian anggota dewan berangkat Pansus dan Bimbingan Teknis ke luar kota.