Siak, Riau (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Desa (DPMK) Kabupaten Siak menyatakan bahwa sampai saat ini dana Badan Usaha Milik Kampung dan Kelurahan sudah berkembang menjadi Rp519 miliar selama 13 tahun dengan persentase 802 persen dan rata-rata per per tahun tumbuh 80,2 persen.
"Dari 131 kampung dan kelurahan sudah terbentuk 131 Bumkam dan Bumkel, awalnya dulu dananya didukung oleh Pemerintah Kabupaten Siak Rp44 miliar dan Pemerintah Provinsi Riau Rp17,5 miliar sejak tahun 2005," kata Kepala DPMK Siak, Yurnalis di Siak, Kamis.
Hal tersebut dikatakannya saat kegiatan 131 orang Direktur/Direktris BUMK se-Kabupaten Siak mengikuti Pelatihan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Strategis. Awalnya BumKam di Kabupaten Siak ini merupakan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) yang kini juga menjadi unit di dalamnya
Perkembangan BumKam lanjut Yurnalis bisa dikatakan luar biasa karena memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli kampung nomor dua di Provinsi Riau. Siak masih kalah dengan Rokan Hulu, maka dari itu katanya ditunggu tangan-tangan dingin untuk menumbuhkembangkan BumKam ini.
Secara resmi acara ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekretatiat Daerah Kabupaten Siak, Robiati. Selain Yurnalis acara ini juga dihadiri Perwakilan Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Prof dr Ria Nely Sari beserta anggota.
Dalam paparannya Prof. dr. Ria Nely Sari menjelaskan, Bumkam merupakan salah satu hal yang perlu didukung perkembangannya karena salah satu nawacita dari Persiden RI. Perlunya dukungan terhadap hal demikian karena pada prinsipnya sekarang yang ingin dibangun adalah bagaimana desa bisa mampu, berkembang dan menggerakkan ekonominya sendiri, itu adalah tujuan dari adanya Bumkam.
"Kami ingin berbagi cerita bagaimana caranya kita bisa meningkatkan peran Bumkam di masyarakat. Saat ini Bumkam di Siak sudah mulai bagus, Siak salah satu kalau tidak salah kabupaten yang pertama sekali seluruh desanya memiliki bumkam, awal-awal berdiri bumkam tidak semua kabupaten yang membuka Bumkam. Jadi saya pikir pemerintah kabupaten siak sudah cukup baik dan maju ke depan memajukan desa melalui Bumkam," ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Robiati, dalam sambutannya menyampaikan harapannya kepada Direktur/Direktris BumKam. Dia meminta untuk bersungguh-sungguh mengembangkan BumKam ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
"Kalau bisa, tolong gali potensi ekonomi desa dan jangan hanya simpan pinjam saja, unit-unitnya itu tolong dikembangkan lagi, apa yang menjadi potensi unggulan di desa bapak tolong dikoordinir. Sehingga nanti apa yang menjadi tujuan dari Bumkam ini untuk meningkatkan PAD desa bisa berjalan, dan kemudian sinergikan antara lembaga-lembaga ekonomi lain yang ada di kampung supaya ini berkembang," ucapnya.
Lebih lanjut Robiati juga mengharapkan kepada para peserta pelatihan untuk untuk serius dan bersungguh-sungguh mendengarkan apa yang diberikan oleh narasumber beserta tim. "Kalau kita bersinergi Insya Allah itu akan menjadi hal luar biasa yang nantinya akan membawa keberkahan dan keberhasilan bagi kita dalam menjalankan bumkam," pungkasnya.
Dana 131 BUMKam Siak berkembang sampai Rp519 miliar
Seorang petani mengumpulkan jagung yang gagal panen di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Riau, Kamis (27/6/2019). Petani jagung di kawasan itu gagal panen akibat kekeringan dan diperparah dengan serangan hama ulat grayak yang membuat tanaman tidak tumbuh membesar dan kerdil. (Antaranews/FB Anggoro)
