Pekanbaru, 1/8 (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) memberi kebebasan pengurus di daerah untuk dapat mengusung kaum perempuan sebagai bakal calon dalam pemilihan umum kepala daerah.
"Itu sifatnya sangat lokal. Kita DPP hanya mengukuhkan, kalau pengurus daerah bilang tidak tentu kita bilang tidak," kata Ketua Umum DPP PBB MS Kaban disela kunjungannya pada pelantikan DPW dan DPC PBB Provinsi Riau, di Pekanbaru, Minggu.
Kaban mengatakan PBB tidak terpengaruh keputusan partai politik berasaskan Islam lainnya yang tidak memperbolehkan kaum perempuan sebagai calon pemimpin. Ia menegaskan PBB, yang mengklaim sebagai penerus Masyumi, memiliki "ijtihad" dengan caranya sendiri yang menjadi satu sumber inspirasi guna memacu Islam menyesuaikan dirinya dengan percepatan zaman.
Karena itu, ia mengatakan pengurus di daerah dipersilakan memilih bakal calon kepala daerah yang dinilai pantas dan layak.
"Selain itu, ada ketua majelis pertimbangan di pengurus daerah. Mereka yang bisa memutuskan perihal status kepemimpinan kaum perempuan di wilayahnya masing-masing," ujarnya.
Hanya saja, MS Kaban mengingatkan bakal calon yang akan diusung haruslah memenuhi persyaratan diantaranya memiliki jiwa kepemimpinan dan memenuhi syarat elektabilitas.
MS Kaban mengatakan PBB menargetkan meraih 6,2 juta suara pada Pemilu 2014.
Berita Lainnya
Siak bebaskan pajak rumah dan listrik bagi veteran
16 August 2023 19:16 WIB
RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru siapkan 80 dokter cek kesehatan calon kepala daerah
27 August 2024 23:14 WIB
Pekanbaru tertibkan spanduk calon kepala daerah langgar aturan
26 August 2024 18:20 WIB
Pendaftaran calon kepala daerah segera dibuka, KPU Meranti ingatkan hal ini
23 August 2024 18:27 WIB
NasDem Riau buka pendaftaran bakal calon kepala daerah 1-7 Mei
29 April 2024 19:46 WIB
Kemenlu ajak 20 calon Kepala Perwakilan RI berkunjung ke proyek smelter Freeport di Gresik
25 May 2023 9:57 WIB
Calon kepala daerah di Sumatera Utara diminta agar bersaing secara sehat
02 October 2020 13:17 WIB
DPR minta calon kepala daerah untuk tidak gunakan konser musik dalam kampanye
17 September 2020 11:19 WIB