DRPD Riau Bakal Rapat Kerja Dengan Pemprov Kepri Bahas Saham Lagoi

Pekanbaru,(Antarariau.com) - Pihak Komisi III DPRD Riau berencana melakukan rapat kerja dengan Pemprov Kepulauan Riau membahas aset 12,5 persen milik Pemprov Riau yang berada di Resort Lagoi yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya.

Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby di Pekanbaru, Senin mengatakan dalam kunjungan yang akan dilakukan di Kota Batam tersebut, DPRD Riau membawa surat dari Gubernur Riau yang menunjukan ada saham Pemda Riau di Lagoi sebesar 12,5 persen.

"Dan ini dulunya sudah dilontarkan oleh DPRD Kepri (kepemilikan saham 12,5 persen). Dengan dokumen yang kita punya, seperti fotocopy saham, neraca yang kita punya, kita akan bertanya ke Pemda di sana. Intinya kita ingin mengembalikan saham itu ke wujud aslinya supaya jangan terjadi kongkalikong aparatur pada saat itu," jelasnya.

Politisi Hanura Riau itu mengatakan, pihaknya bermaksud untuk mengembalikan saham Pemprov Riau di Lagoi pada posisi awal, sehingga Riau mendapatkan hasil yang maksimal. Kasus lagoi, sebutnya, hampir mirip dengan kasus Arya Duta yang sahamnya tersimpan di Groub Lippo.

"Kalau lagoi sahamnya ada di Groub Galant Venture, yang mana saham lagoi dipindahkan secara sistemik oleh Pimpinan SPR saat itu," sebut Suhardiman.

"Secara ketentuan memang tidak ada yang melanggar, tetapi secara akal sehat mestinya harus melibatkan DPRD karena menyangkut pendapatan daerah. Sehingga DPRD dapat menghitung secara cermat," sambungnya.

Menurutnya, ada scandal yang terjadi di saham lagoi ini. Untuk itu, pihak DPRD Riau akan berangkat ke Provinsi Kepri untuk menyelesaikan persoalan lagoi ini.

"Kita akan melakukan pembicaraan dengan Pemprov Kepri. Kita akan bersama dengan Pemprove Riau, Pemprov Kepri, DPRD Riau dan DPRD Kepri, Biro Ekonomi Pemprov Riau untuk rapat bersama membahas masalah ini," tuturnya.

Kemudian, sebutnya, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kepri tentang bagaimana kontribusi lagoi bagi Pemda setempat, apa saja yang dihasilkan lagoi untuk pemerintah daerah dan negara.