Pekanbaru, (Antarariau.com) - Gubernur Riau Arsyadjuliadi Rachman klaim bahwa Indek Pembangunan Manusia (IPM) daerah tersebut di 2017 menduduki posisi ke-6 tertinggi dalam skala nasional dengan angka mencapai 71,79 persen.
"Saat ini kita sudah posisi ke-6 di tingkat nasional. Kalau bisa ini terus ditingkatkan," ucap Pria yang akrab disapa Andi tersebut di Pekanbaru, Sabtu.
Andi menjelaskan bahwa pencapaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan usia harapan hidup dimana pada tahun 2014 lalu berada di angka 70,76 menjadi 70,99 di tahun 2017. Hal lainnya yang tak kalah penting ialah angka pengeluaran per kapita riil penduduk Provinsi Riau dari Rp10,26 juta di 2014 naik menjadi Rp10,67 juta di tahun 2017. Dikatakan Andi kemudian bahwa jumlah tersebut adalah hasil rekap dan perhitungan dari berbagai pihak terhadap kualitas perekonomian daerah tersebut.
Ia menambahkan bahwa IPM tercermin dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, seperti pengetahuan (knowledge), standar hidup layak (descent standard of living), serta umur panjang dan hidup sehat (along and healthy life). Tiga poin tersebut dikatakan Andi sebagai indikator penting dalam mengukur indeks keberhasilan upaya pembangunan kualitas hidup masyarakat di daerah itu.
"Selain tiga faktor tadi, masih terdapat beberapa hal penting lainnya yang ikut menjadi pertimbangan dalam penentuan IPM tersebut," imbuhnya.
Andi menambahkan bahwa di Provinsi Riau sendiri terdapat beberapa wilayah dengan IPM yang masuk kategori tinggi. Menurut data yang diperoleh dari BPS Riau, pada tahun 2015 lalu Kota Pekanbaru mempunyai IPM tertinggi yaitu sebesar 79,32, kemudian disusul Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai.
Sejumlah daerah tersebut diakui Andi menjadi penunjang dari peningkatan IPM Provinsi Riau tersebut. Oleh sebab itu pihak Provinsi sendiri terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia tersebut melalui berbagai program penunjang yang dapat di aplikasikan pada sejumlah daerah.
"Indeks pembangunan manusia tersebut nantinya berguna untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. Dari sinilah didapatkan gambaran soal keberhasilan berbagai program Pemda setempat," pungkasnya.
