Kuantan Singingi, (Antarariau.com) - Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Halim melakukan peninjauan dan inspeksi mendadak ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) didaerah tersebut dalam rangka melihat tingkat kenerja dan kedisplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus memberikan motivasi kerja.
" Wakil Bupati apresiasi dan puas atas meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)," kata Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemerintah Kuansing Muradi di Teluk Kuantan, Senin.
Ia mengatakan, Halim didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Kuansing pada Senin (9/4) pagi menuju Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) untuk melihat kesiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghadapi proses penilaian akuntabilitas.
Wakil Bupati juga optimis semua ASN di intsansi tersebut dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi proses Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi (PAKI) Pemerintah di Provinsi Riau karena telah dijadikan sebagai pilot project.
" Ini salah satu yang ditunjuk dari 10 OPD," sebutnya.
Turut mendampingi Halim dalam kesempatan itu, Asisten Pemerintahan Muhjelan Arwan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Indra Suwandi, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Yunita Tresnia, kedatangan Wabup Kuansing disambut langsung Kepala Dinas Sosial Muharlius bersama jajaran.
Untuk penilaian tersebut, ada 10 OPD yang dijadikan sampel untuk peningkatan akuntabilitas kinerja, yakni Bappeda, Litbang, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian serta Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
Kepala Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Muharlius menyebutkan, kedatanagn Wakil Bupati Halim untk melihat secara langsung kesiapan dan kinerja ASN di instansi tersebut karena salah satu dijadikan organisasi Pilot Project di daerah.
" Alhamdulillah, sejauh ini Wabup Halim tampak puas," ujarnya.
Dikatakan, ada enam indikator dokumen yang dibutuhkan untuk dijadikan penilaian yakni Renstra, Indikator Kinerja utama, Perjanjian Kinerja untuk eselon II, III dan IV, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi dan Cascading. ***4***
Lihat Kesiapan Untuk Penilaian Akuntabilitas, Wabup Kuansing Sidak DSPMD
