Pekanbaru (ANTARA) - Dalam rangka memperkuat Pelaksanaan Tugas dan fungsi Kantor Wilayah Riau, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Nur Ichwan, melaksanakan kunjungan kepada Wakil Menteri Hukum RI Edward Omar Sharif Hiariej, Kunjungan ke Biro Sumber Daya Manusia (SDM) serta Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Selasa (27/5/2025).
secara spesifik kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait berbagai isu strategis yang berhubungan dengan pengelolaan kepegawaian serta penguatan sistem teknologi informasi di lingkungan Kantor Wilayah Riau.
Di PUSDATIN Kepala Kantor Wilayah di sambut oleh Kepala PUSDATIN Rifqi Adrian Kriswanto pembahasan difokuskan pada tiga hal utama, yakni migrasi domain server aplikasi inovasi Kanwil Riau, pemanfaatan jaringan internet selama masa transisi pemisahan kementerian, serta penyelesaian kendala teknis pada aplikasi SISUMAKER. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan produktif, dengan PUSDATIN menyampaikan komitmennya untuk mendukung kelancaran operasional dan transformasi digital di wilayah.
Selanjutnya, dalam pertemuan bersama Kepala Biro SDM, Fajar Sulaeman Taman, Kepala Kantor Wilayah membahas sejumlah agenda penting di bidang kepegawaian. Topik yang dibahas meliputi persiapan pelaksanaan orientasi bagi CPNS yang akan segera bergabung dan proses penyelesaian formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pranata Komputer yang tengah berjalan.
Kepala Kantor Wilayah, Nur Ichwan, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Biro SDM dan PUSDATIN. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pusat dan wilayah merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital.
“Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan seluruh proses, baik di bidang kepegawaian maupun teknologi informasi, berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya kita dalam menyukseskan transformasi digital di lingkungan Kementerian Hukum,” ujar Nur Ichwan.
Melalui koordinasi ini, diharapkan hambatan-hambatan administratif maupun teknis yang dihadapi.
