Pekanbaru, (Antarariau.com) - Anggota Komisi II DPRD Riau Sugianto meminta Pemprov melakukan evaluasi terhadap program-program di bidang pertanian, khususnya pembuatan areal persawahan yang menyalahi aturan dengan dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit.
"Areal persawahan yang sudah dianggarkan untuk membuat tanggul dan irigasinya tapi ditemukan sudah dijadikan lahan sawit yang dijual ke cukong-cukong, banyak program-program yang amburadul, contoh di Teluk Meranti. Ini menjadi salah-satu kendala bagi Riau untuk memasok ketersediaan beras," sebut Anggota DPRD Riau Sugianto di Pekanbaru, Kamis.
Menurut Politisi PKB Riau tersebut, jika program-program di bidang pertanian terus-menerus stagnan, maka Riau akan selalu bergantung pada Provinsi tetangga untuk mensuplai kebutuhan beras. Sedangkan, Riau hanya mampu memproduksi 35 persen kebutuhan beras dalam provinsi.
Untuk itu, Dia meminta Dinas pertanian setempat untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah dibuat, menginventarisir alihfungsi lahan yang terjadi, harus ada upaya hukum jika ditemukan pelanggaran di lapangan.
Untuk pembuatan sawah, untuk penanaman, pemupukan yang sudah dianggarkan di Provinsi Riau masih amburadul. Dinas pertanian lakukan evaluasi, investarisir lahan-lahan yang dialihfungsikan itu, lakukan tindakan tegas. Ini bisa larinya ke pidana, itu karena memang banyak sekali ditemukan di lapangan," sebut Sugianto.
Kemudian, kata Sugianto, harus ada sinergi antara Dinas Pertanian, Bulog, dinas perdagangan untuk meningkatkan produksi padi, menumbuhkan semangat petani dengan harga beli yang sesuai standar.
"Pemerintah harus memperhatikan aspek-aspek ini, kalau dibiarkan. Mau makan apa anak-anak Riau nanti," ujar Sugianto.
Dia juga meminta Bulog Divisi Regional Riau dan Kepulauan Riau untuk menyerap produksi petani pada saat panen raya padi tahun ini.
Bulog diharapkan berperan aktif menampung hasil gabah dan beras petani saat panen raya. Kita lihat sejauhmana keseriusan Bulog ini, sehingga petani Riau terbantu dan dapat bersaing secara harga," sebutnya.
Dia menambahkan, Bulog dituntut melakukan antisipasi untuk memutus mata rantai tengkulak yang kerap merugikan petani Riau. Sehingga dengan menjual langsung kepada Bulog sesuai harga pembelian pemerintah, diharapkan petani dapat memperoleh keuntungan.
"Para tengkulak ini kan melakukan politik dagang, gabah diambil dari petani kita diolah disana kemudian dijual lagi ke Riau, tentu petani merugi. Kita minta bulog dapat mengansipasi praktek-praktek tengkulak ini," sebut Anggota Dewan dapil Siak-Pelalawan tersebut.
"Seperti yang terjadi Kuala Kampar, beras larinya ke Batam (Provinsi Kepulauan Riau) ketika ditanya Bulog beralasan tinggi transportasi kesana, apapun itu bulog tetap harus tampung. Kalau lumbung berasnya di Kepulauan, coba bekerjasama dengan kelompok tani disana," sambung Sugianto. ***3***
