Pekanbaru, (Antarariau.com) - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman meminta Dinas Kesehatan setempat lihai untuk meraih anggaran yang disediakan kementerian Kesehatan untuk membantu pembangunan sektor kesehatan di wilayah pesisir yang belum tersentuh.
"Luasnya Provinsi Riau menyebabkan masalah infrastruktur kesehatan masih tertinggal di wilayah pesisir, sementara anggaran APBD Riau terbatas, " kata Gubernur kepada peserta pra Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Riau 2018 di Pekanbaru, Rabu.
Andi sapaan akrab media menjelaskan Riau perlu mengejar ketertinggalan tersebut dengan upaya percepat pembangunan infrastruktur penunjang kesehatan. Untuk itu sambung dia tentu dibutuhkan anggaran, makanya disini Dinas Kesehatan Provinsi Riau harus mampu bersinergi dengan kabupaten/ kota dan khususnya dengan kementerian kesehatan agar dana bantuan bisa diperoleh.
"Memang sekarang terjadi penurunan APBD, karena kondisi yang belum pulih sehingga diperlukan kebijakan penyusunan program yang prioritas," tutur Andi.
Karena itu sebut Andi pihaknya berharap kedepan ke Dirjen Kesehatan mau memberikan bantuan dana dari pusat dan perhatian melalui Dana Alokasi Khusus untuk membangun puskesmas di daerah Pesisir.
"Riau wilayahnya luas, penduduknya bertambah terus, sementara APBD terus berkurangnya. Solusinya tentu kita berharap adanya bantuan dari kementerian kesehatan," tuturnya lagi.
Walau diakuinya tidak ada pengurangan anggaran kesehatan yang digelontorkan oleh Provinsi Riau bagi kesehatan tahun 2018.
"Mandatori Riau untuk anggaran kesehatan 10 persen lebih, " ujarnya.
Sementara itu Kadiskes Riau, Mimi Yuliani Nazir mengatakan, Rakerkesda tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk melakukan sinkronisasi visi misi dan program di sektor kesehatan.
"Seluruh stakeholder di sektor kesehatan dilibatkan untuk saling memberikan sumbang saran, salah satunya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah," tutur Mimi.
Sebutnya kedepan Diskes berupaya untuk menunjang pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pemerintah daerah di bidang kesehatan dalam mendukung pencapaian indeks keluarga sehat di Riau.
"Ajang ini sekaligus untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan kesehatan antara provinsi, kabupaten maupun kota serta stakeholder dalam Program Indonesia Sehat," kata Mimi.
Rakerkesda Provinsi Riau kali ini sendiri, kata Mimi dihadiri sebanyak 300 orang yang melibatkan beberapa elemen terkait seperti Komisi V DPRD Provisi Riau, BPJS Wilayah Sumbagteng Jambi, Balai Besar POM Pekanbaru, OPD di lingkungan Pemprov Riau, Dinas Kesehatan se-Riau, Organisasi profesi, Akademisi, RSUD, RS Swasta, dan Puskesmas se-Riau.
