Tembilahan (Antarariau.com) - Bukannya mensejahterakan, keberadaan perusahaan yang berinvestasi dibidang perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan di Kabupaten Indragiri Hilir malah diduga banyak merugikan masyarkat petani.
"Keberadaan perusahaan seharusnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya, bukan malah merugikan dengan pola kerjasama yang hanya manis diawal perjanjian dan iming-iming penghasilan yang menjanjikan," ucap Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Sabtu.
Saat ini, sudah cukup banyak masalah yang ditimbulkan oleh kemitraan masyarakat dengan koperasi atau perusahaan di Kabupaten Inhil.
Contohnya seperti sekarang ini, kemitraan yang awalnya manis, bahkan menjanjikan kesejahteraan bagi para petani, sangat berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Yang mana kata Junaidi, saat ini sudah banyak bermunculan berbagai persoalan-persoalan yang pada kenyataannya merugikan masyarakat.
"Ini adalah suatu bentuk kerjasama yang awalnya memberikan angin segar pada petani tapi yang dirasakan pahit pada akhirnya, tentulah ini merupakan bentuk kemitraan yang sangat tidak berpihak kepada masyarakat," jelasnya.
Untuk itulah, pemerintah dalam hal ini harus bertindak cepat dan segera melakukan peninjauan ulang terhadap izin dan pola kemitraan yang telah diberlakukan agar penderitaan masyarakat tidak semakin berlarut-larut. (ADV)
Berita Lainnya
Sengketa lahan DPRD, MA menangkan Pemkab Inhil
23 March 2024 15:02 WIB
Hasil Pileg DPRD Provinsi Riau Dapil Inhil, Golkar masih sangat kuat
28 February 2024 16:00 WIB
Dr Ferryandi raih suara tertinggi menuju DPRD Provinsi Riau
22 February 2024 19:03 WIB
Berikut 45 caleg yang kemungkinan bakal melenggang di DPRD Inhil
19 February 2024 19:43 WIB
Ketua DPRD Inhil serahkan ambulans untuk masyarakat Tanjung Periok
14 December 2023 12:59 WIB
Legislator minta Pemda Inhil minimalisir kegiatan seremonial
14 December 2023 12:30 WIB
Ferryandi : Persoalan infastruktur di Inhil menjadi PR besar
14 December 2023 11:16 WIB
Legislator Inhil sarankan PJ Bupati kembali lakukan rasionalisasi anggaran
13 December 2023 20:00 WIB