Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat mulai melakukan "mapping" terhadap semua Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari berbagai sektor agar memudahkan pelaksanaan program bantuan dan stimulus permodalan.
"Kita minta OPD menyusun jumlah UMKM di sektor mereka masing-masing, karena Riau dikeluhkan hingga kini tidak miliki berapa data pasti mereka," kata Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Riau Masperi saat acara rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Riau di Pekanbaru, Selasa.
Acara dihadiri semua utusan industri jasa keuangan di Riau, Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan Pemprov setempat.
Menurut Masperi tanpa data yang jelas sangat sulit bagi pemerintah termasuk perbankan untuk menyalurkan program bantuan baik modal maupun pelatihan bagi UMKM.
"Tanpa data kita susah menyusun program," tegasnya.
Ia menyebutkan tujuan "mapping" UMKM ini agar memudahkan mereka (petani, peternak dan sebagainya) memiliki akses dan masuk ke perbankan dalam upaya mengembangkan permodalan.
Selama ini kondisi itu yang selalu mengganjal antara petani, peternak dan sebagainya sulit langsung berhubungan dengan bank.
"Untuk bisa akses ke bank butuh syarat tertentu. Masyarakat desa tidak tahu itulah tugas OPD agar kredit yang tersedia untuk membiayai permodalan bisa digelontorkan," ujarnya.
Walau diakui Masperi kewenangan "mapping" adalah dibawah kabupaten/kota, tetapi Pemprov tetap menjadi fasilitator untuk mendorong adanya sinergi antara industri jasa keuangan dengan petani, peternak, industri kreatif dan sebagainya agar bisa mendapatkan stimulus dari perbankan.
"Dana bantuan ada, tetapi perbankan tidak akan menyalurkan kalau UMKM nya tidak bankable, inilah tugas kita Pemprov melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Riau.
Ia juga meminta OPD dalam "mapping" mengelompokkan sesuai usaha, bidang, dan alamat, produksinya, luasan atau jumlah dan sebagainya.
Ia menambahkan saran bagi OPD agar menggandeng Badan Pusat Statistik setempat, karena berdasarkan pengakuan dari pimpinan mereka sudah memiliki data dimaksud untuk wilayah tertentu khususnya perkotaan. Ini artinya sudah bisa memudahkan tinggal kolaborasi.
"Tidak salah kita kolaborasi dan belajar kr BPS tinggal menambah lagi "mapping" di perdesaan, " pungkasnya.
Sementara itu Kepala BPS Riau Aden S Gultom menyatakan pihaknya sebenarnya kini sudah memiliki "mapping" UMKM di beberapa perkotaan Riau.
"Untuk kota Pekanbaru, Dumai BPS punya data namun di desa belum ada tetapi ini bisa di koordinasikan jika OPD butuh, " tambahnya.
Pemprov Riau Desak OPD Lakukan Pemetaan Terhadap Semua Sektor UMKM
