Pekanbaru (Antarariau.com) - Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Rudi Fajar, mengungkapkan bagaimana bisnis industri kehutanan yang berkelanjutan perusahaan itu dalam sinerginya dengan perlindungan HAM dan pelestarian lingkungan, pada "Human Rights for Sutainable Business Workshop" di Jakarta, Kamis.
"Perlu perjalanan panjang dan inovasi yang setiap hari dan setiap saat untuk meningkatkan standar bisnis yang berkelanjutan," kata Rudi Fajar dalam workshop yang dihelat oleh lBCSD (lndonesia Business Council for Sustainable Development) ini.
Ia mengatakan contoh nyata anak perusahaan dari APRIL tersebut dalam perlindungan HAM dan menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan menerapkan kebijakan "Sustainable Forest Policy 2.0" sebagai standar menjalankan bisnis RAPP di Provinsi Riau. "Beberapa poin yang ada dalam kebijakan ini adalah mempraktikan jaminan HAM, membuka lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan," ujarnya.
Sinergi perlindungan HAM, bisnis dan kelestarian lingkungan, terbukti mampu meningkatkan profit perusahaan, mencegah konflik dan membantu masyarakat setempat. Dengan begitu, kontribusi RAPP sebesar enam persen dalam pertumbuhan ekonomi Riau bukan hanya sekedar angka, melainkan juga memberikan bukti nyata berbentuk efek berantai membuka 100 ribu orang tenaga kerja.
Ketua lBCSD, Tony Wenas, mengatakan pada beberapa dekade terakhir, tunntutan bagi sektor dunia usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan dalam berbagai kebijakan internal dan pada rantai suplai mereka terus meningkat. Sektor dunia usaha iuga dituntut untuk lebih memperhatikan dampak operasi mereka terhadap masyarakat dan lingkungan.
Menanggapi hal tersebut. maka sektor dunia usaha swam perlu mengambil tantangan yang ada dengan memperhatikan seluruh aspek keberlanjutan yang terkait dan memastikan bahwa prinsipprinsip keberlanjutan tidak hanya sebagai kebijakan, namun dapat dijalankan pada operasional di lapangan.
Lokakarya ini bertujuan untuk mempromosikan isu HAM yang berdampak pada aspek ekononomi, sosial dan lingkungan dunia usaha. Menerapkan prinsip prinsip HAM dalam kegiatan usaha dapat menghindarkan dunia usaha dari kendala yang mengakibatkan penurunan produktivitas perusahaan dan mengalubatkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat," ujar Tony Wenas.
Ditambahkan Tony, IBCSD sebagai asosiasi yang berkomitmen dalam isu pembangunan berkelanjutan akan terus meningkatkan kesadaran akan HAM dalam dunia usaha melalui praktik yang baik, perluasan jejaring dan inisiatif, serta peningkatan kapasitas.
lBCSD dan ICCO Cooperation EU memandang penting untuk selalu mengedepankan isu HAM dalam kegiatan operasional dunia usaha. lokakarya ini juga merupakan bagian dari rangkaian kampanye ICCO Cooperation yang berfokus pada kekuatan kolaborasi dalam mempromosikan pengembangan ekonomi inklusif yang berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (5065).
Kiswara Santi Prihandini selaku ICCO Coordinator Indonesia Program Policy and South East Asia Responsible Business, menambahkan, "Kami yakin bahwa kemitraan antara publik dan dunia usaha mempakan hal yang akan membawa dampak positif bagi sosial dan perekonamian. Dengan menyediakan wadah untuk saling berbagi pengetahuan dan belajar dari pengalaman unik yang ada, maka para pemangku kepentingan diharapkan untuk dapat membangun hubungan yang balk dan membentuk agenda bersama dan mndptakan perubahan yang berdampak positif," katanya.
Sebagai usaha untuk mendorong dunia usaha mengimplementasikan HAM pada semua lini kegiatan usahanya, kami ingin menyebarluaskan lebih banyak ide dan inspirasi bagi publik mengenai praktik terbaik HAM dalam dunia usaha," lanjut Kiswara.
RAPP Berikan Contoh Sinergi Bisnis Dengan Perlindungan HAM
