Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengklaim, proses pencairan dana pembebasan lahan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 kilometer semakin ketat.
"Kita terus kebut pembebasan lahan, tapi juga tak ingin salah. Makanya, pembebasan tanah makin ketat dilakukan," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau, Masperi di Pekanbaru, Selasa.
Dia mengaku, selama ini proses pencairan dana pembebasan lahan merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera di Provinsi Riau paling dianggap menyulitkan.
Sebab, lanjutnya, diantara pemilik lahan sering terjadi saling klaim atas sebidang yang masuk dalam pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru-Dumai, sehingga saling bersengketa.
Pengadilan setempat terpaksa dilibatkan siapa paling berhak atas tanah seperti seksi dua pembangunan tol yakni Minas-Petapahan 24 km dengan total lahan diperlukan 269,43 hektare.
Saat ini, terdapat 2,87 hektare lahan terdiri tujuh bidang tanah sedang bermasalah dengan dana pembebasan lahan telah dititipkan ke pengadilan.
"Kendala teknis itu sering ditemukan, salah satunya dari sisi pembiayaan. Jadi tugas antara tim satu dengan yang lain, tidak optimal," kata Masperi.
Ia berujar, pembiayaan dan operasional ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan mekanisme pencairan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
"Nanti, kita ajukan dulu surat perintah pembayaran dari pemprov. Baru pencairan dilakukan di pusat setelah validasi data di PPK dan Kementerian PUPR," jelas dia.
Direktur Utama PT Hutama Karya, I Gusti Ngurah Putra beberapa bulan lalu mengaku, pihaknya targetkan pengerjaan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai 131 kilometer selesai dalam dua tahun.
Saat ini, katanya, beberapa aspek pengusahaan jalan tol pada ruas tersebut mulai dari legal sudah dituntaskan. Tapi, pengadaan tanah dan finansial masih menjadi kendala.
"Kami ingin bagaimana ruas tol Pekanbaru-Dumai ini per seksi itu, benar-benar bisa tuntas," paparnya.
Pihaknya mengaku, telah menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menalangi biaya pembangunan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai.
"Kami siap kapan saja (cairkan dana). Namun, kami memerlukan legalitas yang jelas," tegas Presiden Direktur SMI, Emma Sri Martini.
