Kuantan Singingi, (Antarariau.com) - Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau berupaya optimal membantu mengatasi krisis obat di rumah sakit umum akibat minimnya anggaran.
"Kami telah menggelar dengar pendapat semua instansi terkait selain melakukan konsultasi dengan BPK," kata Ketua DPRD Kuantan Singingi Andi Putra di Teluk Kuantan, Rabu.
Ketua DPRD mengatakan, pasien BPJS banyak yang mengeluh akibat pihak RSUD tidak melayani secara baik perobatan, berbagai upaya telah dilakukan namun belum berhasil dan akan tetapi saat ini sudah mulai ada titik terang setelah mendengar pendapat banyak pihak.
Semua yang terkait harus kompak dalam menyelesaikan polemik itu, pihak Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan saran dan arahan sebagai solusi terbaik dengan berkonsultasi kepada pihak LKPP seperti bekerjasama dengan apotik luar.
"Itu telah dilakukan, terlihat sudah ada kesepakatan berbagai pihak terkait untuk dimasukkan kepada APBD perubahan 2016," sebutnya.
Ketua DPRD Kuansing Andi Putra usai menerima kedatangan Forum Peduli Kesehatan Masyarakat ( FPKM ) pada Senin (4/4) lalu menyebutkan, apa yang dilakukan semua pihak adalah sebagai bentuk kepedulian dan sebagai wakil rakyat optimis semua permasyalahanakan segera berakhir.
Menurut Andi Putra, upaya yan dilakukan selama ini dimulai dari pemanggilan terhadap Dirut RSUD Telukkuantan, Dinas Kesehatan Kuansing serta komite medik serta telah mengundang Pemkab Kuansing yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten II dan III Setdakab.
"Karena belum mendapat payung hukum yang kuat, Pemkab Kuansing bersama Dirut RSUD berkonsultasi dengan LKPP, konsultasi tersebut juga berdasarkan saran dari BPK," terangnya.
RSUD diperbolehkan menjalin kerjasama dengan apotik luar dan dibayarkan pada APBD perubahan nanti, semua proses harus dilalui dengan baik agar tidak menyalahi aturan yang ada.
Salah satu warga Kuansing Muriyanis mengatakan, apresiasi disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut prihatin terhadap keluhan masyarakat khususnya pasien BPJS, namun kedepannya pihan terkait yakni DPRD, Pemkab, RSUD dan Dinkes serta BPJS saling mendukung.
"Juga harus introspeksi diri untuk tidak saling menyalahkan," tegasnya. (ADV)
