Pekanbaru, (Antarariau.com) - Anggota DPRD Riau meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau serius mengembangkan sektor pariwisata di daerah karena harga minyak dunia saat ini terus merosot, sehingga berdampak pada pengurangan penerimaan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (migas).
"Tahun lalu penerimaan dari sektor migas turun Rp1 triliun dari semula Rp4,1 triliun lebih, jadi Rp3,12 triliun. Ini akibat harga minyak dunia terus tertekan dalam 18 bulan terakhir," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman di Pekanbaru, Jumat.
Dia berujar, pada tahun ini diperkirakan penerimaan daerah kembali berkurang jauh lebih besar karena saat ini harga minyak dunia berada di kisaran 30 dolar AS per barel dan mengakibatkan para pekerja migas di Riau terancam dirumahkan.
Mengingat penerimaan pendapatan asli daerah di sektor tersebut terus mengalami penurunan setiap tahun, lanjutnya, maka pemprov perlu segera mencari upaya alternatif lain sebagai pengganti karena pemasukan berkurang.
Kalangan legislator menilai salah satu sektor bisa diharapkan karena membawa dampak positif bagi warga tempatan dan bertahan lama adalah sektor pariwisata.
"Tidak ada jalan lain, kita harus kembangkan pariwisata. Potensi untuk itu cukup besar tersebar di masing-masing daerah, tetapi belum tergarap optimal," ucapnya.
"Mudah-mudahan dengan adanya rancangan peraturan daerah pariwisata yang saat ini sedang dibahas, akan menjadi jawaban terutama pengembangan destinasi wisata," terang Noviwaldy.
Anggota DPRD Riau Siswaja Muljadi meminta pempro fokus terhadap potensi wisata budaya yang masih minim perhatian pemerintah daerah selama ini, padahal telah dicanangkan Pelaksana tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman pada tahun lalu.
Seperti diketahui, di Provinsi Riau memiliki beberapa destinasi pariwisata berbasiskan budaya, tetapi masih minim pengembangan seperti Candi Muara Takus di Kampar, Bakar Tongkang di Rokan Hilir dan festival lampion raksasa dalam perayaan Cap Go Meh di Pekanbaru.
"Kalau potensi budaya, telah ada dan bahkan sudah mengakar karena memiliki sejarah di Riau.Tapi perhatian pemerintah daerah masih sangat minim sampai sekarang," katanya.
Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Riau sebelumnya menilai, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Riau harus mengubah mental "proyek" di lingkungan kerja instansi tersebut dalam memperkenalkan destinasi wisata di berbagai daerah.
"Ini peluang besar, asal kan ada perbaikan serius pada jajaran dinas pariwisata. Bagaimana pun, kebijaksanaan ada di mereka. Maka dinas pariwisata harus serius berubah," kata Ketua DPD ASITA Riau, Ibnu Masud.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menambah 90 negara diberi fasilitas bebas visa kunjungan wisata dan Kementerian Pariwisata menargetkan penambahan fasilitas bebas visa bagi 80 negara pada tahun ini.
"Nanti totalnya ada 170 negara bebas visa. Kita minta disparekaf untuk lakukan perubahan besar-besaran dengan tidak lagi berorientasi "proyek" atau segala macam, tapi pikirkan bagaimana parisawata di Riau itu maju," katanya.
