Mewujudkan Bakamla Sebagai "Indonesia Coast Guard"
Sambungan dari hal 1...
Peningkatan SDM
Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang bertugas dalam mengamankan laut dan wilayah maritim Indonesia, Mamahit mengatakan pihaknya akan mendirikan sebuah akademi keamanan laut.
"Kami sudah mendapat tawaran lahan di Karangasem, Bali seluas delapan hektare. Namun, kami berharap bisa mendapatkan lahan yang lebih luas kira-kira 15 hektare hingga 20 hektare," kata Mamahit.
Penerima tanda jasa UN Peace Keeping Force Medal itu mengatakan keberadaan sebuah akademi untuk menjawab tantangan akan personel yang berkualitas dalam menjalankan tugas Bakamla. Saat ini, personel Bakamla di seluruh Indonesia baru mencapai 500-an orang.
"Kami berharap pada 2019 jumlah personel Bakamla bisa bertambah menjadi 1.500 orang. Coast guard Malaysia saja saat ini memiliki personel 5.000 orang," tuturnya.
Menurut Mamahit, sumber daya manusia Bakamla terdiri atas personel tetap dan perbantuan sesuai dengan Undang-Undang Kelautan dan Peraturan Presiden tentang Bakamla.
Saat ini, personel Bakamla terdiri atas pegawai dan aparat dari institusi pemangku kepentingan keamanan laut saat masih bernama Bakorkamla seperti TNI/Polri, kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Laut, Badan Intelijen Negara (BIN) dan lain-lain.
Selain mempersiapkan sebuah akademi keamanan laut, Bakamla juga menjalin kerja sama untuk melakukan pelatihan dengan institusi "coast guard" negara-negara lain. Kerja sama pelatihan yang sudah terlaksana antara lain dengan Amerika Serikat, Australia, Singapura dan Malaysia.
"Banyak tawaran pelatihan bersama seperti misalnya untuk mengirim personel ke Akademi Penjaga Pantai Amerika Serikat, Jepang dan Filipina," tuturnya.
Sistem "Monalisa"
Dalam menjalankan tugasnya memantau semua kegiatan di perairan Indonesia, Bakamla memiliki sistem untuk memonitor dan menganalisis kondisi laut yang disebut "Monalisa". Sistem tersebut bisa memantau pergerakan seluruh kapal dari berbagai jenis yang terdaftar di perairan Indonesia.
Mamahit mengatakan "Monalisa" berisi data-data yang terintegrasi dari transmisi "Automatic Identification System" (AIS) yang ada pada kapal, satelit radar serta "Open Source Intelligence" (OSINT). Transmisi AIS yang dipancarkan kapal akan diterima satelit AIS dan "receiver" AIS di pantai, sedangkan satelit radar untuk mendeteksi kapal yang tidak melakukan transmisi AIS. "Monalisa" juga mendapatkan data komersial dan umum dari OSINT.
Karena itu, "Monalisa" dapat mengidentifikasi sebuah kapal yang berada di tengah laut mulai dari nama dan asal negara, data historis pelabuhan yang dikunjungi dan pergantian nama kapal. "Monalisa" juga dapat menganalisis aset dan sumber daya kelautan yang dapat diakses oleh umum seperti pelaku kelautan khususnya nelayan.
Dengan adanya sistem tersebut, Bakamla dan instansi terkait lainnya dapat memantau aktivitas perikanan di perairan Indonesia, termasuk aktivitas yang dicurigai sebagai penangkapan ikan ilegal.
