Oleh Arief Mujayatno
Jakarta, (Antarariau.com) - Kenaikan harga beras di berbagai daerah di Tanah Air dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian serius Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tak terkecuali Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
Dalam sepekan terakhir, menteri wanita kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 19 Mei 1965 itu selalu melakukan monitoring hingga "blusukan" ke daerah-daerah untuk memastikan pendistribusian beras untuk rakyat miskin (raskin).
Pasalnya, masalah keterlambatan pembagian raskin itu disebut-sebut sebagai salah satu penyebab naiknya harga beras.
Pada periode November-Desember 2014, pemerintah tidak membagikan raskin kepada 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS), sedangkan pada Januari 2015, raskin baru dibagikan pada akhir bulan, sehingga diduga menjadi penyebab masyarakat "panik".
Penyebab lainnya adalah keterlambatan panen raya yang mestinya terjadi pada Februari 2015, namun diperkirakan baru akan terjadi pada Mei 2015, sehingga mengurangi produksi beras nasional.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo menduga ada pihak yang ingin memanfaatkan situasi dengan "bermain-main" dalam tata niaga beras agar kemudian pemerintah memutuskan membuka keran impor yang akan menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Ia menilai, selalu saja ada yang berusaha memanfaatkan situasi saat melihat cadangan beras Bulog saat ini. Namun, Presiden menegaskan bahwa kebijakan impor beras tidak akan dilakukannya karena sebentar lagi Indonesia akan memasuki musim panen.
Saat melakukan peninjauan langsung ke Pasar Rawamangun, Sabtu (28/2), Presiden mendapati bahwa harga beras di pasar tersebut belum turun padahal di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur, seluruhnya harga telah turun.
Beras jamu gendong dari Rp10.300 telah turun menjadi Rp9.300, dan jenis lainnya rata-rata turun dari Rp10.600 menjadi Rp9.300. "Kalau distribusi dari sana (Pasar Induk Beras Cipinang) sudah sampai, saya kira dua hari tiga hari harga sudah turun sama dengan Cipinang," ujarnya.
Meski demikian, Presiden optimistis dalam beberapa hari ke depan harga beras segera turun kembali seperti sebelum ada kenaikan drastis.
Sebelumnya, dalam Rapat Kabinet Terbatas Koordinasi Perberasan yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla, pemerintah memutuskan untuk mengucurkan 300.000 ton beras dari 1,4 juta ton cadangan beras nasional.
Keseriusan pemerintah untuk menstabilkan harga beras itu dijawab Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dengan melakukan pengawasan pendistribusian raskin ke berbagai daerah.
Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama itu mengatakan dari monitoring ke daerah-daerah, pendistribusian raskin telah menurunkan gejolak harga pasar hingga 50-60 persen.
Hingga akhir Februari 2015, kata Khofifah, stok beras di gudang Bulog mencapai 1,4 juta ton, sedangkan kebutuhan per bulan sekitar 230 ribu ton dan kebutuhan setahun mencapai 2,5 juta ton. Stok 1,4 juta ton itu diperkirakan cukup untuk kebutuhan hingga Mei 2015.
Namun, dia mengakui distribusi raskin ini masih rendah, salah satunya adalah karena kendala transportasi.
"Saya terus monitoring distribusi raskin dan beberapa daerah rupanya transportasinya mengalami kendala. Ada yang longsor, ada yang karena persoalan banjir," kata Khofifah usai menyalurkan raskin di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/2).
Selain kendala transportasi, untuk Januari 2015, raskin baru diluncurkan akhir bulan tepatnya 28 Januari, sehingga proses distribusi raskin baru 45 persen.
"Ada ketidakpastian di awal Januari apakah ada raskin atau tidak, baru pada 28 Januari diluncurkan. Gudang Divre (divisi regional) Bulog akan mendistribusikan kalau ada surat perintah alokasi (SPA) dari pemda tingkat dua maupun provinsi," jelas ibu empat anak itu.
Sementara itu, realisasi distribusi raskin secara nasional hingga akhir Februari 2015 telah mencapai 210 ribu ton atau 45 persen dari alokasi untuk dua bulan.
Mensos juga telah menginstruksikan agar penyaluran raskin untuk bulan Maret 2015 didistribusikan pada awal bulan.
"Proses distribusi Untuk Maret saya mohon bisa dilakukan di awal bulan karena stok di gudang Divre Bulog cukup sampai Mei," tuturnya.
"Kartu Sakti"
Selain disibukkan dengan tugas menstabilkan harga beras dengan pendistribusian raskin, tugas Khofifah sebagai Mensos adalah menargetkan sebanyak 15,5 juta warga miskin mendapatkan "kartu sakti" pemerintah karena mereka dinilai berhak mendapatkannya.
"Kartu sakti" yang diluncurkan pemerintah yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS).
"Warga miskin berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan bagi anak-anak mereka dan untuk keberlangsungan ekonomi keluarga," tukas Khofifah.
Oleh karena itu, data valid diperlukan dalam pengentasan kemiskinan yang digulirkan melalui KIP, KIS, KKS, KSKS sebagai langkah memudahkan akses bagi warga miskin memperoleh hak-hak normatif.
"Data valid menjadi sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tanpa adanya data yang sahih penanganan kemiskinan hanyalah mimpi," ujarnya.
Untuk itu sinergitas pendataan di daerah mutlak dilakukan, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayan.
Selain kartu sakti, penanganan masalah kemiskinan juga dengan melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH).
Pada Januari 2015, KIS ditargetkan menjangkau 96,4 juta jiwa ditambah 1,7 juta PMKS, 320 ribu Narapidana, serta 8,3 juta cadangan. KKS menjangkau 15,8 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan 340 ribu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Sementara program KIP menjangkau 19 juta siswa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ditambah KIP dari para siswa Kementerian Agama (Kemenag).
Karir
Bagi Khofifah Indar Parawansa yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Persatuan Nasional di masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tugas-tugas sosial mengurusi masyarakat banyak bukanlah hal yang baru.
Sejak muda, Khofifah aktif pada kegiatan sosial di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan. Ia pernah menerima beberapa penghargaan, antara lain sebagai tokoh penggerak masyarakat dari "Islamic Fair of Indonesia" tahun 2011.
Khofifah juga aktif dalam layanan lintas area. Ia pernah menyelenggarakan "Training of Trainer" bagi tokoh lintas agama dalam membangun perspektif multi kultural dan harmoni kehidupan antarumat beragama di berbagai provinsi.
Sebagai Ketua Umum Muslimat NU, ia juga pernah menyelenggarakan Training Of Trainer bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pembentukan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme di beberapa provinsi, antara lain di Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Riau.
Tak hanya itu, alumni Universitas Airlangga Surabaya ini rajin keliling daerah tertinggal, terluar dan terpencil untuk mengajarkan program kecakapan hidup.
Secara keseluruhan lebih dari 79 kabupaten yang telah dikelilinginya untuk menyemai program pemberdayaan ekonomi melalui program kecakapan hidup, khususnya bagi kelompok yang telah selesai mengikuti program pemberantasan buta aksara.
Di dunia politik, nama Khofifah mulai menyita perhatian panggung politik Tanah Air setelah tampil membacakan pidato pernyataan sikap Fraksi Persatuan Pembangunan dalam Sidang Umum MPR 1998.
Semua orang dibuat terperanjat dengan pidato yang menohok para penguasa Orde Baru. Bukan hanya kritik, ia juga menyampaikan berbagai kekurangan dan kecurangan Pemilu 1997 seraya melengkapinya dengan berbagai ide tentang demokrasi.
Namun, perubahan peta politik pasca lengsernya rezim Orde Baru membuatnya keluar dari PPP dan hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebelum kemudian aktif di NU sebagai Ketua Umum Muslimat NU dan sempat muncul dalam kancah pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2008-2014 dan 2014-2019 yang "dikalahkan" Soekarwo.
Mensos Pun Kawal Distribusi Raskin
