Sejumlah Pelajar Demo Kantor Dinas Pendidikan Indragiri Hilir

id sejumlah pelajar, demo kantor, dinas pendidikan, indragiri hilir

Sejumlah Pelajar Demo Kantor Dinas Pendidikan Indragiri Hilir

Tembilahan, (Antarariau.com) - Sejumlah Pelajar yang terdiri dari siswa dan alumni SMA (Sekolah Menengah Atas) Negeri 1 Tembilahan menggelar aksi demo di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Jumat sore.

"Aksi ini dilakukan karena kami merasa sekolah kami sedang di politisasi oleh oknum pemerintah," kata Koordinator Lapangan aksi demo, Indra, di Tembilahan, Jumat.

Dalam orasinya dia mengatakan bahwa keberadaan SMAN 1 Tembilahan Kota tidak diperdulikan oleh pihak Dinas Pendidikan setempat, karena status dari tanah dan bangunan mereka belum jelas.

"Kami merasa keberadaan kami diinjak-injak, sampai saat ini kami tidak mengetahui dimana letak gedung milik kami, dan Sementara itu Pemerintah kabupaten hanya diam dan tidur," teriaknya.

Selain hal itu, dia menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke kantor dinas pendidikan setempat tidak hanya menuntut kejelasan mengenai tanah dan gedung sekolah, mereka juga meminta dinas pendidikan memberikan penjelasan terkait tidak adanya Kepala Sekolah di sekolah mereka.

"Saat ini SMAN 1 Tembilahan hanya dipimpin oleh Pelaksana harian," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa mereka benar-benar berharap agar dinas pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dapat memperjuangkan kesejahteraan SMA mereka.

"Kami tidak ingin ada politisasi pada sekolah kami, hal ini akan terus kami kawal hingga titik darah penghabisan," ucapnya.

Menanggapi aksi yang dilakukan oleh sejumlah pelajar tersebut Sekretaris Dinas pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, Ahmad Ramani mengatakan bahwa penyampaian aspirasi tersebut merupakan hal yang wajar dan dapat diterima.

"Menurut sertifikat yang ada tanah SMA N 1 tersebut merupakan milik pemerintah daerah dengan sertifikat nomor 40," ungkapnya.

Kemudian disamping itu untuk masalah gedung dia menjelaskan bahwa hal tersebut sedang diproses dan diaudit oleh pihak BPK.

"Untuk hal tersebut kami tidak bisa berkomentar,karena bukan wewenang kami," jelasnya.