Menata Pondasi Koperasi Menuju Pelalawan Gemilang

Sejak Puluhan tahun lalu, para pendiri (founding fathers) Republik Indonesia telah menunjukan arah pedoman bahwa bangsa ini dianugrahi bentuk ekonomi yang khas dengan berazaskan musyawarah dan mufakat sebagai ide awal berdirinya koperasi. Koperasi bisa disebut sebagai antitesis dari faham liberalisme dan kapitalisme di tengah realita penderitaan rakyat saat itu di era penjajahan.

Muhammad Hatta, Sang Proklamotor dan Bapak Koperasi Indonesia, semasa hidupnya pernah memimpikan terciptanya suatu masyarakat yang harmonis yang saling membantu sesamanya. Suatu masyarakat yang sejahtera dengan merata, bukan segelintir orang saja. Beragam pemikiran dan tindakan nyatanya menuntun pembentukan koperasi bukan semata mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

Dengan bertahap koperasi bisa menjadi usaha besar, yang tetap memberi perhatian besar bagi nasib rakyat kecil, namun tidak tergantung pada pemilik modal. Sesungguhnya, Bung Hatta menginginkan rakyat kecil mampu mandiri dan memiliki kekuatan dalam sistem pasar yang mengagungkan kapitalisme dan sangat merugikan rakyat kecil.

Koperasi adalah sebuah komunitas terbuka, tetap melayani rakyat meski bukan anggota, dengan maksud untuk menarik mereka menjadi anggota koperasi setelah merasakan manfaat berhubungan dengan lembaga ini. Dengan cara itulah sistem koperasi akan mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis, yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas, menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerja sama.

Dalam era desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, mencoba menempatkan koperasi sebagai lokomotif untuk menggerakan roda pembangunan ekonomi sektor riil. Berharap agar lokomotif itu bisa melaju kencang, pemerintah tentu perlu menata pondasi relnya dengan kokoh menuju ke tujuan bersama, yakni pemerataan pembangunan yang menyejahterakan masyarakat secara kolektif.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pelalawan, pertumbuhan koperasi sebenarnya cukup bagus dari segi asetnya. Nilai aset koperasi di Kabupaten Pelalawan, hingga pertengahan tahun 2014 mencapai Rp263,46 miliar dan naik 1,16 persen dari akhir 2013 yang mencapai Rp226,3 miliar. Sementara itu, jumlah koperasi juga mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2013 sebanyak 237 unit, sekarang bertambah delapan koperasi menjadi 245 unit.

Pertumbuhan aset dipengaruhi adanya penambahan modal dari internal koperasi sendiri yang tercatat mencapai Rp70,87 miliar atau tumbuh 1,12 persen dibandingkan posisi pada 2013. Sedangkan, modal dari luar kini mencapai Rp157,087 miliar atau tumbuh 1,35 persen dibandingkan tahun lalu.

"Sebagian besar koperasi adalah berbentuk koperasi produktif di sektor perkebunan kelapa sawit, dan menjadi mitra dari perusahaan-perusahaan. Kinerja mereka juga tergantung pada harga tandan buah segar sawit, makin tinggi harga sawit maka makin bagus," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pelalawan, Drs. H. Milyono, M.Kes kepada Antara pada pertengahan September 2014.

Sejumlah koperasi di Pelalawan kinerjanya cukup bagus dan turut mengharumkan nama daerah di skala nasional. Koperasi yang mendapatkan penghargaan koperasi berprestasi tingkat nasional 2014, yakni koperasi KUD Sumber Bahagia Desa Silikuan Hulu Kecamatan Ukui. Selain itu, ada juga koperasi berprestasi dari Pelalawan yang menerima penghargaan terbaik dari Menteri Koperasi dan UKM, yakni Koperasi Petani Sawit (Kopsa) Merbau Sakti Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras.

Koperasi Sering Disalahgunakan

Meski begitu, Milyono mengatakan potensi koperasi di Pelalawan belum dikelola secara optimal karena dari 245 unit koperasi yang ada, hanya sekitar 186 yang aktif. Bahkan, dari jumlah itu hanya sekitar 65 unit atau 40 persen saja yang rutin menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Padahal, volume usaha koperasi yang ada mencapai sekitar Rp130,16 miliar dan menaungi sebanyak 42.079 orang sebagai anggotanya. Sedangkan, sisa hasil usaha (HU) yang dibagikan pada 2013 mencapai Rp13,952 miliar. "Ini merupakan tantangan bagi dinas Koperasi Kabupaten Pelalawan untuk membina kemampuan sumber daya manusia pengurus dan penggiat koperasi agar mampu melaksanakan RAT secara periodik setiap tahun," ujarnya.

Selain itu, Milyono tidak memungkiri bahwa banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif disebabkan pembentukan koperasi itu sendiri tidak dibuat sesuai dengan aturan perundang-undangan. Bahkan, ia mengatakan koperasi jadi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu dan menimbulkan konflik dengan pelaku usaha, maupun kegiatan yang melanggar hukum seperti untuk membakar lahan dan hutan.

Khusus untuk kasus keterlibatan koperasi dalam pembakaran lahan, Milyono mengatakan hal itu pernah terjadi saat Riau dilanda bencana asap pada awal 2014. Bahkan, enam orang personel Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sempat memintai keterangan pegawai-pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Pelalawan untuk mengusut keterlibatan koperasi yang diduga terlibat kebakaran lahan.

"Mereka membuat koperasi bukan untuk meningkatkan kerjasama dan ekonomi masyarakat, tapi malah menjadi kepentingan lain yang merugikan," ujarnya.

Dukungan Penuh Pemerintah

Menurut Milyono, kendala utama dalam pengembangan koperasi di Pelalawan adalah rendahnya sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah daerah dibantu oleh Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen penuh untuk terus melakukan pendampingan. Salah satu programnya adalah menerjunkan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL). Di Kabupaten Pelalawan sendiri ada 12 PPKL yang bertugas di 12 kecamatan yang ada.

Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun ini memberi bantuan 12 unit sepeda motor untuk membantu kinerja PPKL mengejar target pemberdayaan koperasi dan UMKM di daerah tersebut. "Kita memberi bantuan 12 unit motor baru untuk meningkatkan kinerja PPKL, karena selama ini mereka mengeluhkan sulitnya transportasi menuju koperasi yang jauh lokasinya dari kota," katanya.

Dinas Koperasi dan UMKM Pelalawan menargetkan dari program pembinaan dan pendampingan pada tahun ini dapat meningkatkan jumlah koperasi yang mampu melaksanakan RAT di atas 50 persen dari jumlah koperasi yang ada. "Dengan adanya bantuan ini kami menargetkan satu PPKL minimal bisa membenahi satu koperasi setiap bulan, jadi dalam setahun bisa 144 koperasi yang dibantu supaya sehat. Sedangkan untuk UMK ditargetkan ada lima yang dibenahi setiap bulannya," lanjut Milyono.

Selain itu, ia juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan menargetkan proyek gedung Promosi Pusat Layanan usaha Terpadu (PLUT) sebagai wadah promosi dan pembinaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah akan rampung dibangun pada akhir tahun 2014.

"Targetnya selesai dibangun Desember tahun ini, dan diharapkan bisa langsung beroperasi pada awal 2015," katanya.

Ia menjelaskan pembangunan PLUT merupakan program Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka memberikan jasa layanan yang komprehensif dan terpadu bagi pengembangan usaha koperasi dan UMKM. Program tersebut hanya diberikan kepada 11 kabupaten/kota di seluruh Indonesia di delapan provinsi. "Khusus di Sumatera, Kabupaten Pelalawan mendapat kepercayaan membangun PLUT. Selain itu ada juga di Aceh dan Sumatera Utara," katanya.

Gedung PLUT di Pelalawan kini tengah dibangun di lahan seluas 1,7 hektare di Kota Pangkalan Kerinci. Proyek pembangunan gedungnya yang seluas 800 meter persegi mendapat dana dari Kementerian Koperasi dan UKM sekitar Rp2,85 miliar. "Pemerintah Kabupaten Pelalawan menyumbang dana untuk lahan dan lainnya," kata Milyono.

Ia mengatakan pusat layanan terpadu tersebut akan menjadi tempat untuk melatih wirausaha muda dan pemula untuk mengembangkan potensi usaha yang ada. Dinas Koperasi dan UMKM telah melakukan sensus untuk memetakan jumlah UMKM lokal berdasarkan nama dan alamatnya.

"Ada 4.327 UMKM yang berhasil didata, dan jumlah itu relatif sangat kecil sekali karena hanya sekitar satu persen dari jumlah penduduk Pelalawan yang kini sekitar 450 ribu jiwa," katanya.

Gedung PLUT tersebut juga akan menjadi tempat pelatihan bagi pengembangan koperasi di Pelalawan yang kini jumlahnya mencapai 245 unit. Direncanakan gedung itu akan memiliki 12 display pemasaran produk unggulan untuk setiap kecamatan di Pelalawan. Ia mengatakan pihaknya memang mendorong agar setiap kecamatan memiliki minimal satu produk unggulan yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

"Jadi kalau ada kecamatan yang belum ada produk unggulan bisa terpacu dan termotivasi," ujarnya.

Gedung itu didesain sebagai tempat pelaksanaan tujuh jenis layanan, antara lain sebagai konsultasi bisnis UMKM yang lengkap dengan konsultan bisnisnya, kegiatan pendampingan dengan mentor bisnis, sarana promosi, tempat mendorong akses ke pembiayaan, pelatihan bisnis, dan layanan pustaka kewirausahaan.

"Gedung PLUT juga sebagai sarana membangun jaringan atau networking dimana koperasi dan UMKM secara reguler mengundang pengusaha sukses untuk berbagi pengalaman sehingga bisa menambah koneksi untuk pemasaran usaha," katanya.

(Advertorial)