Pekanbaru, (Antarariau.com) - Bank Indonesia menyatakan realisasi pendapatan Provinsi Riau hingga triwulan II-2014 mencapai Rp2,48 trilun, turun 11,42 persen dibandingkan periode sama tahun 2013 yang mencapai Rp2,8 triliun.
Laporan Kajian BI terhadap Ekonomi Regional Riau yang diterima Antara di Pekanbaru, Kamis menyebutkan, realiasi pendapatan hingga triwulan II itu hanya 34,84 persen dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBD) Riau tahun ini yang sebesar Rp7,13 triliun.
Penurunan tersebut berasal dari realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau yang baru mencapai Rp1,12 triliun, atau 39,46 persen dari target Rp2,84 triliun.
"Sebabnya karena minimnya realisasi pendapatan pajak daerah," kata Kepala Kantor BI Perwakilan Provinsi Riau, Mahdi Muhammad.
Relisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya lebih tinggi, yakni Rp1,01 triliun, atau setara 42,22 persen dari target saat itu Rp2,4 triliun.
PAD dari pendapatan pajak baru mencapai 39,94 persen dari target, sementara dari retribusi hanya 41,67 persen. Sedangkan, pendapatan lain-lain yang sah mencapai 56,08 persen dari target di APBD 2014.
Kemudian, realisasi dari komponen pendapatan transfer daerah baru mencapai Rp1,36 triliun atau 31,78 persen dari target Rp4,28 triliun.
"Dana transfer ini minim, karena perolehan dana perimbangan yang baru 28,53 persen," ujarnya.
Dana bagi hasil bukan pajak baru terealisasi 22,66 persen, dana bagi hasil pajak 22,47 persen, dana alokasi umum 50 persen, serta transfer pemerintah pusat lainnya yang baru terealisasi 50,06 persen dari target.
"Bahkan, dana alokasi khusus yang ditargetkan Rp43,74 triliun sama sekali belum terealisasi," katanya.
Meski realisasi belum optimal, Pemprov Riau dalam APBD Perubahan 2014 meningkatkan target pendapatan sebesar 3,84 persen hingga menjadi Rp7,4 triliun dari sebelumnya Rp7,1 triliun.
Peningkatan itu didorong oleh penaikan target PAD sebanyak 3,76 persen menjadi Rp2,94 triliun, dari yang sebelumnya Rp2,85 triliun.
Peningkatan pendapatan asli daerah diproyeksikan dapat terdongkrak dari penerimaan pajak yang ditargetkan tumbuh 5,17% menjadi Rp2,44 triliun, dari yang sebelumnya Rp2,32 triliun. Tercatat hanya komponen pendapatan lain-lain yang sah yang ditargetkan tetap seperti APBD murni 2014 yang senilai Rp648 miliar.
Sedangkan, dana perimbangan dalam APBD Perubahan 2014 naik 3,84 persen menjadi Rp3,8 triliun dari sebelumnya Rp3,63 triliun. Caranya, Pemprov Riau akan memacu dana bagi hasil bukan pajak yang diprediksi mencapai Rp2,42 triliun sepanjang tahun ini dari yang sebelumnya Rp2,21 triliun.
Secara keseluruhan, Pemprov Riau menaikan nilai APBD Perubahan hingga mencapai Rp8,8 trilun dari angka Rp8,2 triliun pada APBD murni 2014. Jumlah tersebut terdiri dari belanja langsung senilai Rp4,9 triliun, dan belanja tidak langsung Rp3,89 triliun.
Komponen lain yang mengalami peningkatan dalam APBD Perubahan 2014, adalah pembiayaan daerah dari yang sebelumnya Rp1,15 triliun menjadi Rp1,44 triliun. Sisa lebih anggaran (Silpa) diproyeksikan dapat mengisi komponen tersebut, sehingga defisit antara pendapatan dan belanja daerah menjadi berimbang.
Berita Lainnya
Kemendagri terus dorong percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah
22 August 2022 15:13 WIB
Peringkat dua realisasi pendapatan daerah, Bupati Bengkais terima penghargaan dari Mendagri
02 June 2022 12:46 WIB
Sri Mulyani sebut realisasi pendapatan negara naik 0,7 persen Februari 2021
23 March 2021 12:42 WIB
BI soroti dampak turunnya realisasi pajak kendaraan di Riau, ini sebabnya
16 July 2019 19:10 WIB
Pendapatan pajak air permukaan Riau meningkat Rp1,3 miliar
17 January 2019 14:09 WIB
Realisasi Pendapatan Riau Triwulan II-2017 Menurun
18 September 2017 13:55 WIB
Akhir November 2016, Realisasi Pendapatan Dumai Mencapai 71 Persen
01 December 2016 21:55 WIB
Realisasi Pendapatan Rokan Hilir Capai Rp1,9 Triliun
05 September 2014 8:00 WIB