Realisasi Pendapatan Rokan Hilir Capai Rp1,9 Triliun

id realisasi pendapatan, rokan hilir, capai rp19 triliun

Realisasi Pendapatan Rokan Hilir Capai Rp1,9 Triliun

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir, Riau, mencapai Rp1,9 triliun pada 2013, demikian hasil Sidang Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 yang disampaikan Bupati Suyatno di Bengkalis.

"Dari hasil audit BPK pendapatan daerah direalisasikan sebesar Rp1,9 triliun atau sebesar 81,19 persen, terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lainya pendapatan yang sah," kata Herliyan di acara tersebut yang diriliskan lewat pesan elektronik, Jumat.

Sidang Paripurna dibuka Ketua DPRD Rokan Hilir Nasrudin Hasan dan Wakil Ketua DPRD Jamiludin serta dihadiri Sekretaris DPRD setempat, Syamsuri Achmad, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Rokan Hilir Azhar Sakban dan sejumlah pejabat.

Dalam laporannya, Bupati menyampaikan bahwa pendapatan asli daerah terealiasi Rp82,9 miliar atau 57,19 persen dan pendapatan transfer terealisasi Rp1,8 triliun lebih atau 82,69 persen, kemudian pendapatan sah lainya Rp5,9 miliar.

Sedangkan belanja daerah, sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 13 tahun 2013 tentang perubahan anggaran pendapayan daerah tahun 2013 sebesar Rp2,9 triliun dengan realisasi Rp2,2 triliun, terdiri belanja operasi Rp1,4 triliun realisasi Rp1,1 triliun atau 81,73 persen secara total.

Kemudian belanja modal sebesar Rp1,4 trilium dengan realisasi Rp1,1 triliun atau 75,26 persen, dan belanja tidak terduga Rp2 miliar dan tidak terealisasi.

Suyatno menambahkan, pembiayaan daerah dari sisa lebih diperhitungkan anggaran (Silpa) tahun lalu sebesar Rp509 miliar dan sampai berakhir tahun anggaran 2013 realisasi terhadap silpa tercatat Rp509 miliar atau 100 persen.

"Selanjutnya terhadap pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan Rp7 miliar lebih dan terealisasi nol rupiah. Terhadap pembiayaan ini, terdapat silpa sebesar Rp182 miliar lebih." katanya.

Bupati berharap kerjasama yang telah terbina antara eksekutif dan legislatif dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna menjaga kelangsungan pembangunan di daerah.