Pekanbaru (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung salah satu dari 100 gedung yang direnovasi dalam program penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang ditargetkan dapat menampung hingga 10 ribu siswa dari keluarga miskin di seluruh Indonesia, Selasa.
Gedung yang ditinjau berada di Sentra Abiseka, Jalan Sekolah, Pekanbaru dan menjadi bagian dari rintisan Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025–2026.
Setiap titik dirancang untuk menampung rata-rata seribu siswa dari jenjang SD hingga SMA, dengan sistem pembelajaran berbasis rombongan belajar sebanyak 25 siswa per kelas.
“Ini salah satu dari 100 gedung yang direnovasi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun ini. Kita berjuang bersama gubernur, bupati, walikota, serta Kementerian PUPR agar sekolah ini bisa berjalan sesuai kondisi masing-masing gedung,” ujar Saifullah dalam kunjungannya.
Ia menyebutkan, tahap awal akan dimulai pada Juli 2025, dengan target dua rombongan belajar per sekolah, dan berangsur ditingkatkan hingga empat rombongan belajar. Satgas kurikulum dan tim rekrutmen guru juga telah dibentuk dan kini tengah berproses.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial juga mengapresiasi dukungan Gubernur Riau Abdul Wahid yang menyediakan lahan sesuai prototipe yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto, termasuk memanfaatkan asrama haji untuk mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat.
“Saya berterima kasih kepada Gubernur Riau yang berpartisipasi aktif. Selain menyediakan lahan, asrama haji juga akan dimanfaatkan sebagai bagian dari program ini,” katanya.
Menurutnya, program Sekolah Rakyat melibatkan banyak kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan untuk kurikulum dan guru, Kementerian PUPR untuk sarana prasarana, serta Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Negara untuk penyusunan regulasi dan perda.
Program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo sebagai bentuk komitmen negara untuk memuliakan keluarga miskin melalui pendidikan.
Sementara itu, untuk proses seleksi siswa, Mensos menekankan pentingnya verifikasi oleh tiga pihak, yakni pendamping PKH dari Kemensos, Dinas Sosial kabupaten/kota, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Siswa hanya dapat diterima setelah mendapat persetujuan ketiganya dan dikeluarkan Surat Keputusan oleh bupati atau walikota. Di lokasi kegiatan, turut hadir sejumlah calon siswa bersama orang tua mereka.
Gubernur Riau Abdul Wahid menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan kesiapan provinsinya dalam mendukung penuh Sekolah Rakyat.
“Apa yang bisa kita miliki, kita kasih. Termasuk asrama haji kita manfaatkan,” ujar Wahid.
Ia menambahkan bahwa proses pengukuran dan persiapan renovasi telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, dan sebagian besar fasilitas asrama sudah layak pakai tanpa banyak perombakan.
Program Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi terobosan pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dan miskin di berbagai daerah.
