Pekanbaru (Antarariau.com) - Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Tanjungpura,
Pontianak Dr. Erdi Drs. M.Si, memandang bahwa diperlukan konsep strategis untuk menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain dengan tetap mempertahankan konservasi.
"Lahan konservasi tidak boleh diganggu bahkan Kepala Desa sekalipun jika melanggar konsep ini akan mendapatkan sanksi adat dari masyarakat adatnya," kata Erdi, dalam keterangannya di Pekanbaru, Selasa.
Ia menyampaikan itu berkaitan dengan dirinya sebagai salah seorang dari empat keynote speaker yang tampil dalam
"7th international seminar on ecology,human habitat and environmental change in the malay world" di gelar UNRI di Pekanbaru pada 19-20 Agustus 2014.
Disamping itu juga dikaji sebanyak 50-an makalah berasal dari para pakar internasional dari enam negara yakni Malaysia, Singapura, Iran, Brunai, Kamboja dan Indonesia.
Menurut Erdi, di Kalimantan Barat Kepala Desa sangat kuat dan dekat dengan adat dimana konsep masyarakat Dayak berhubungan kuat dengan alam.
Ketika Kepala Desa berbenturan dengan kepentingan adatnya misalnya membecking kebakaran hutan dan lahan, maka masyarakat akan dengan mudah menggulingkan Kades tersebut setelah melalui rembuk adat.
"Oleh karena itu keberadaan Kepala Desa memang harus direstui oleh masyarakat adatnya, dan hutan lindung yang masih terjaga saat ini adalah Hutan Tumbawang," katanya.
Berdasarkan pengalaman penanganan hutan yang terbakar di daerahnya ia justru telah mengerahkan sebanyak 200-300 mahasiswa semester 6 dan 7 untuk memadamkan api dan memberikan penyuluhan pada masyarakat betapa kerugian cukup besar dialami masyarakat sehingga pembakaran hutan dan lahan harus dihentikan.
Keberadaan mahasiswa dan perguruan tinggi dalam menekan kebakaran hutan tersebut, diyakini akan lebih mumpuni dalam mengatasi persoalan tersebut disamping kekuatan opini akademisi harus gencar dan terus menerus dilakukan.
"Kekuatan opini yang dibangun oleh akademisi bisa mengalahkan "kekuasaan" dan opini tersebut biasanya akan ditindaklanjuti oleh sektor terkait," katanya.
Pasca kebakaran hutan dan lahan, katanya, dari 4.000 hot spot yang muncul di Kalimantan Barat, sudah mulai berkurang menjadi 1.075 sampai Desember 2013.
Ia menbamahkan, untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri, masih menetapkan kabut asap sebagai bencana daerah, bersama dengan banjir. Dua bencana ini, rutin terjadi di Kalbar, kabut asap merupakan bencana tahunan yang menjadi langganan setiap tahun dan bahkan hingga ke negera tetangga, Malaysia, brunai dan Singapura.
Karena kabut asap pula, pemerintah menjadi repot dan Pemerintah daerah, selain sibuk dengan urusan pemadaman lahan yang terbakar, juga sibuk melakukan pembinaan kepada masyarakat yang seakan tiada akhir.
Sementara pemerintah pusat, melalui Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) dengan melibatkan kerjasama luar negeri, yang sering disebut Pasukan Bomba (Pasukan pemadam kebakaran dari Malaysia, Singapura dan Brunei) sibuk melakukan pemadaman pada lahan-lahan terbakar, yang pada umumnya adalah hutan gambut yang memang sulit dipadamkan bilamana telah terbakar.
"Meskipun saat ini Kalbar telah diguyur hujan, tetapi status kemarau yang diperkirakan akan berlangsung hingga September 2014 masih belum dicabut sehingga tetap diperlukan kesigapan, terutama dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan sebelum kebakaran itu membesar dan menimbulkan kabut asap," katanya.
Mirisnya baru-baru ini, Kalbar telah dilanda kekeringan sehingga tidak ada daerah yang terbebas dari krisis air. Dalam seminggu terakhir, memang hujan rutin terjadi, tetapi bencana kabut masih belum berakhir.
Pakar: Perlu Konsep Strategis Tekan Kebakaran Hutan
