Rengat, (Antarariau.com) - Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau kaget adanya pengkaplingan sejumlah lahan warga yang diganti rugi untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di daerah setempat, tanpa rapat dengan seluruh warga.
"Banyak warga yang menjual lahannya, hal ini dapat berimbas terhadap rusaknya lahan warga dan ekonomi warga terganggu ke depannya," kata mantan Kades Batupapan Laisa di Rengat, Senin.
Ia mengatakan, sejumlah warga tidak diajak bermusawarah terkait adanya isu pembangunan pabrik ini bahkan saat dilakukannya ganti rugi lahan kebun karet masyarakat, sebagai mantan Kades yang baru berjalan tiga bulan melepas jabatannya kepada Pjs Kades Batupapan tidak diikutsertakan.
Praktek pembayaran ganti rugi lahan masyarakat yang katanya untuk tapak pembangunan PKS bisa saja dicurigai, karena pihak yang mengaku dari salah satu perusahaan dari Rengat itu menyembunyikan apa nama perusahaannya.
"Ini salah satu bentuk proses pembohongan publik dan diduga tidak prosedural," tegasnya.
Laisa mengaku tidak memiliki lahan yang diganti rugi oleh perusahaan yang katanya akan membangun PKS di lahan masyarakat Batupapan itu, tapi setidaknya mantan kepala desa yang masih baru tiga bulan.
"Roni Fasla sebagai Pjs Kades Batupapan itu bertindak semena mena terhadap masyarakat, tanpa melakukan musyawarah dalam hal penjualan lahan warga yang masih bertanamkan karet itu," sebutnya.
Ditegaskan, jika nanti ternyata yang mengatasnamakan perusahaan yang tak bermerk itu menipu masyarakat Batupapan, Pjs Kades Roni Fasla harus bisa bertanggungjawab, karena lahan kebun karet warga sudah terjual hanya membangun kebun pribadinya.
Sementara Pjs Kades Batupapan, Roni Fasla dihubungi melalui sambungan selulernya mengatakan, masuknya investor untuk membangun PKS di Batupapan sudah dimusyawarahkan dengan masyarakat dan ada bukti daftar hadirnya.
"Tidak semua warga diundang dalam rapat tersebut, ini untuk kemajuan desa nantinya jika pabrik ini berhasil diwujudkan," ucapnya.
Menurut Roni, ada mencapai 29 hektare lahan kebun karet warga yang sudah diganti rugi dengan harga yang bervariasi sesuai dengan letak lahan itu sendiri, sedangkan fee desa tidak diambilnya dari harga penjualan lahan warga, tapi diambilnya dari pihak perusahaan.
Masyarakat Kaget Pengkaplingan Lahan Untuk PKS
