Pekanbaru, (Antarariau.com) - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat dimungkinkan untuk bisa mengelola blok migas Kampar, namun diprediksi tidak akan mampu mengelolanya dengan baik.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sutan Sukarnotomo di Pekanbaru, Selasa, mengatakan, masyarakat Pelalawan memang berharap agar dapat mengelola Blok Kampar tersebut, dan itu sangat mungkin. Namun kalau hanya melibatkan BUMD tidak akan mungkin terlaksana dengan baik.
Sebelumnya antara sejumlah anggota Komisi VII DPR RI telah menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Forum Masyarakat Pelalawan, SKK Migas, PT Medco (pengelola Blok Kampar) dan juga Pemprov Riau.
Namun pada pertemuan itu, dikabarkan tidak membuahkan hasil dan rencananya akan dilanjutkan di Jakarta dengan melibatkan Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM).
"Pembahasan lanjutan akan dilaksanakan di Jakarta, namun waktunya belum bisa dipastikan. Komisi VII akan berperan mencarikan waktu yang tepat pertemuan antara Pemkab Pelalawan bersama Kementerian ESDM," katanya.
Ia kembali mengatakan, harapan masyarakat Pelalawan agar dapat mengelola Blok Kampar tersebut sangat mungkin jika didukung dengan fasilitas dan SDM yang andal.
Itu menurut dia yang diperlukan dan itu yang sejauh ini masih kurang di Pelalawan sehingga membutuhkan dukungan pihak luar agar hasilnya lebih baik.
"Karena, seperti halnya yang menjadi tuntutan Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampar yang diwakili Tengku Zulmizan F Asegaf bahwa perjuangan merebut Blok Kampar harga mati tidak seharusnya dilakukan," katanya.
Kecuali jika Pemkab Pelalawan menawarkan kerja sama dalam bentuk Badan Operasi Bersama (BOB) seperti halnya yang dilakukan BUMD milik Pemprov Riau, kata dia.
"Karena hanya satu yang menjadi kekhawatiran pusat tidak lain, adalah soal kesiapan. Jika tidak, maka otomatis berdampak pada menurunya hasil produksi nasional," katanya.
BUMD Tidak Mampu Kelola Blok Kampar
