Rokan Hilir, (Antarariau.com) - Komisi B DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau menyesalkan sikap pemerintah daerah khususnya Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah yang tidak melakukan komunikasi terkait rencana pergantian jajaran Direksi di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada PT Sarana Pembangunan Rohil.
"Memang belum ada aturan yang menyebutkan bahwa lembaga legislatif harus ikut menentukan posisi direksi. Namun terlepas dari itu secara etika seharusnya dewan selaku fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah paling tidak ikut diajak bicara," kata Anggota Komisi B DPRD Rohil Murkhan Muhammad di Bagansiapiapi, Senin.
Ia menilai, selama ini DPRD Kabupaten Rokan Hilir khususnya Komisi B yang membidangi masalah tersebut belum pernah sama sekali melakukan komunikasi terkait figur yang bakal duduk di jajaran direksi BUMD nanti.
"Ini karena terkait dengan fungsi dewan bahwa kami berhak mengawasi kinerja BUMD meski tidak secara langsung masuk dalam menentukan jajaran direksi," jelasnya.
Ia mengakui, komunikasi antara Pemkab Rohil dengan DPRD terkait pergantian direksi tersebut penting dilakukan, sehingga kedepan diharapkan BUMD bisa lebih maju termasuk figur yang akan diajukan untuk menduduki jajaran direksi.
"Setidaknya kita bisa memberikan saran dan masukan terkait pergantian jajaran direksi tesebut," katanya.
Kewenangan untuk menentukan jajaran direksi BUMD, tambah dia memang ada pada pemegang saham dalam hal ini Pemkab Rohil, namun tidak ada salahnya dewan diikutsertakan untuk memberikan pendapat.
"Perlu diketahui, PT Sarana Pembangunan Rohil yang mengelola SPBU di Batu 4 Bagansiapiapi saat ini masih morat-marit dan perlu support dari dewan, sehingga dengan begitu kedepan diharapkan bisa menghasilkan laba maksimal didalam meningkatkan pendapatan asli daerah," kata politisi Partai Demokrat itu. (ADV)
Oleh Dedi Dahmudi
Tidak Dilibatkan dalam Pemilihan Direksi BUMD, DPRD Rohil Sesalkan Pemkab
