NU Meranti tanggapi ucapan kontroversial Rocky Gerung ke Jokowi

Selatpanjang (ANTARA) - Ucapan aktivis Rocky Gerung yang diduga mengandung unsur hinaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengundang reaksi dari berbagai pihak sampai ke pelosok negeri.

Salah satunya Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kepulauan Meranti, Ramlan Abdullah. Ia ikut menanggapi ucapan kontroversial Rocky Gerung yang dilontarkan ke Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Menurut dia, seorang intelektual atau akademisi itu harus menggunakan kosakata yang baik dan tepat dalam konteks mengkritik kebijakan penyelenggara negara, terlebih lagi kepala negara atau presiden.

"Nilai etika berbahasa RG itu sangat tidak mencerminkan seorang kritikus. Pada dasarnya memang setiap orang itu memiliki hak bebas berpendapat, tetapi tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian," ujar Ramlan berbincang-bincang bersama ANTARA, Jumat.

Dirinya menilai RG ini selalu blunder terhadap sikapnya yang disampaikan ke publik.Dia sangat sepakat jika kepala negara dan beberapa pihak melakukan upaya hukum terkait pernyataan RockyGerung itu.

"Seolah-olah RG ini aktivis kampungan yang tidak menunjukkan kelas, karena berbahasa seenak udelnya saja dengan mencari kata-kata yang sangat menyinggung hati bagi semua orang yang mendengar, terlepas bagi pihak yang pro kontra dengan Presiden Joko Widodo," bebernya.

Di samping itu, ia berharap RG segera bertobat dari perilaku yang ia lakukan. Paling tidak aparat penegak hukum bisa memberikan efek jera kepada aktivitas atau orang-orang seperti RG yang mengkritik kepala negara dengan cara yang tidaksopan serta cenderung melakukan pelanggaran undang-undang.

"Kami sebagai pengurus cabang NU Kepulauan Meranti meminta kepada Kapolri segera memanggil dan memeriksa RG atas statement- statement yang menghina kepala negara," imbuhnya.

Ramlan juga berpesan untuk generasi bangsa agar tidak melakukan hal serupa atau yang mencerminkan hal buruk kepada kepala negara. Meski presiden adalah simbol negara tetapi ia juga merupakan manusia biasa dan bisa saja ada yang khilaf dalam membuat kebijakan.

"Di dalam negara ini, pemerintah tetap perlu kritikan dan masukan bersama serta solusi agar persoalan yang dianggap salah atau tidak sesuai konstitusional, bisa diperbaiki kembali," tutupnya.