Pekanbaru, (Antarariaua.com) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar menyatakan, banyak daerah standar pendidikannya masih rendah, sehingga bermasalah dalam penerimaan calon pengawai negeri sipil (CPNS) tahun 2013.
"Bagi daerah-daerah yang tingkat standar pendidikan masih di bawah. Sehingga sewaktu mau mengumumkan CPNS yang lulus, mereka tidak berani karena orang daerah telalu sedikit atau orang difavorikan tidak masuk namanya," ujar Azwar di Pekanbaru, Selasa.
Menpan menegaskan, bagi pihaknya hal tersebut tidak masalah karena kewenangan mengumumkan kelulusan CPNS berada di daerah yang bersangkutan dan yang diumumkan lulus adalah sama-sama putra-putri terbaik Indonesia.
Namun di daerah mulai timbul gejolak seperti mempertanyakan kenapa pemerintah pusat terutama kementerian yang ia pimpin tidak ikut campur secara penuh dalam proses rekrutmen CPNS, karena masih ditundanya pengumuman kelulusan hingga kini.
Padahal, pemerintah pusat hanya menerapkan sistem informasi teknologi dan tidak mempunyai kewajiban untuk mengumumkan siapa CPNS yang lulus serta lebih pada hasil tahap pertama yakni tes kompetensi terdiri dari kepribadian.
"Kita minta formasi dari daerah, yang menerima pendaftaran adalah daerah dan yang mengadakannya tetap pemerintah daerah kabupaten/kota serta provinsi. Mengenai hasilnya, kita kembalikan kepada masing-masing daerah," katanya.
Selama ini, tegasnya, untuk penerimaan PNS terutama di daerah kabupaten/kota serta provinsi tidak bisa dilakukan dengan cara-cara lama, dimana telah menjadi rahasia umum ingin mengubah nama seseorang demi kelulusan seorang CPNS.
Sejak tahun 2012, pemeritah pusat menerapkan sistem teknologi informasi dan memberikan jatah bagi daerah. Pada tahu itu, pihaknya memberikan jatah 13.000 orang CPNS yang diikuti 20 daerah kabupaten/kota dan pada pelaksanaannya pemerintah menilai berjalan baik.
"Tapi sudahlah, untuk cara lama tidak bisa lagi. Sebab sudah menjadi rahasia umum, di mana masih ada yang ingin mengubah lagi seperti namanya mau di otak-atik. Tapi karena masyarakat tahu, hal itu tidak jadi dilakukan," ucapnya.
Sampai hari ini, dua pemerintah kabupaten di Riau yakni Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti belum mengumumkan tentang hasil kelulusan CPNS yang mereka lakukan pada tahun lalu, sehingga mencederai masyarakat di daerah tersebut.
Berita Lainnya
Cetak generasi daerah, Pemkab anggarkan 20 persen untuk Pendidikan di APBD
29 April 2024 12:56 WIB
Difasilitasi Tanoto Foundation, BPMP Riau sosialisasikan rapor pendidikan di Siak
21 August 2023 17:45 WIB
Riau siapkan Rp25 miliar untuk BOSDA Tahun Ajaran 2023/2024
24 July 2023 21:09 WIB
Kementerian gandeng ekosistem pendidikan untuk penguatan karakter di Riau
13 March 2023 19:38 WIB
Tingkatkan kualitas pendidikan sebelum tahun 2030, PT RAPP gandeng 91 guru fasilitator daerah
29 September 2022 10:05 WIB
Kemenko PMK dorong pemerintah daerah kembangkan museum sebagai wahana pendidikan
13 June 2022 12:55 WIB
Gubernur Kalteng jadi kepala daerah inovatif pendidikan
07 November 2021 19:00 WIB
Pemerataan pendidikan, 35 akademisi daerah terpencil Riau dapatkan pembekalan
10 April 2019 7:48 WIB