Pekanbaru (ANTARA) - Kanwil Kemenag Provinsi Riau memberikan pembekalan kepada 80 peserta berasal dari lintas agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tokoh masyarakat dan media untuk mendorong kelahiran pelopor moderasi beragama yang lebih banyak lagi.
"Jumlah pelopor moderasi beragama di Riau sudah hampir mencapai 600 orang dan diklat Senin (8/5) menjadi kegiatan kesembilan dengan harapan keberadaan mereka bisa menjadi solusi dan sekaligus menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun," kata Mahyudin di Pekanbaru, Senin.
Ia mengatakan itu di sela pembukaan resmi kegiatan "Orientasi pelopor penguatan moderasi beragama bagi ASN dan masyarakat di lingkungan Kemenag Provinsi Riau (angkatan 2), dengan nara sumber/pakar dan pelatih Prof. Dr. H. Raihani, M.Ed, Ph.D (Dosen UIN Suska Riau), Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag (Rektor UIN Suska Riau).
Berikutnya Dr. H. Wawan Junaidi (Kapus PKUB) , instruktur nasional KH. Marzuki Wahid (Rektor ISIF Cirebon), Wawan Gunawan (Jakatarub Bandung) aktivis lintas agama. Dr. Muhammad Taufik dan Dr. Aidil Aulya (UIN Padang), Dr. Zulfadli dan Dr. Evi Yanti dari Kanwil Kemenag Prov. Riau.
Menurut Mahyudin, materi yang bersilabus nasional itu diberikan kepada peserta terkait pemahaman moderasi, peta jalan moderasi beragama yang disajikan agar peserta dapat menyerap dengan mudah.
"Karena itu diklat ini penting sebab masyarakat Indonesia yang majemuk dengan beragam agama, sikap, perilaku dan budaya yang berbeda, menjadi alasan utama mengapa moderasi beragama diperlukan," katanya.
Kemajemukan sangat rentan terhadap konflik keagamaan ketika di dalamnya tidak didasari sikap moderat. Maka sikap moderat dibutuhkan karena diyakini bisa menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
Ia menekankan bahwa proses pengarusutamaan moderasi beragama, penyelarasan konsep moderasi beragama yang diusung pemerintah melalui kementerian agama perlu disosialisasikan melalui sikap dan perilaku moderat, penanaman konsep moderasi beragama dalam interaksi keseharian serta menjadi teladan penerapan pada lingkungan sekitar.
"Diklat digelar selama tiga hari itu merupakan tindak lanjut dari Moderasi Beragama masuk ke dalam RPJMN 2020-2024 yang menurut peta jalan moderasi beragama pada tahun 2023 sudah harus menyasar kepada tokoh masyarakat dan media massa," katanya.
Selesai mengikuti diklat maka peserta diharapkan menjadi pelopor moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat dan lingkungannya.
Mereka, katanya, sebagai bagian dari umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multi religius, sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial karena toleransi yang tinggi.
"Toleransi sudah terus terjadi di bumi lancang kuning ini seperti dalam penerapan hidup bergotong royong, toleransi dalam merayakan hari besar agama Idul Fitri dan natal dimana umat kristen menawarkan jadi jaru parkir atau sebaliknya," demikian Mahyudin.
Kemenag bekali 80 peserta dorong kelahiran pelopor moderasi beragama
