Pekanbaru, (Antarariau.com) - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mencatat 50 kepala daerah yang terdiri atas empat gubernur, 36 bupati dan 10 wali kota tidak pro-nelayan, baik kesejahteraan maupun pemberdayaan nelayan.
"Hal ini ditandai antara lain proyek Demfarm yang digulirkan di Indramayu, Jawa Barat pada tahun 2012 yang umumnya adalah juragan tambak, bukan nelayan, sehingga kesejahteraan nelayan makin rendah," kata dalam surat elektroniknya diterima Antara Riau, Rabu.
Menurut dia, tiga tahun pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan pasal-pasal HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil memuat empat hak konstitusional masyarakat nelayan/pembudidaya.
Selain itu katanya, format pengerjaan proyek denfarm yang dilakukan di sepanjang kawasan pantai utara Jawa itu juga dinilai merupakan pengerjaan proyek yang tidak berbasis kelompok, melainkan buruh-majikan.
"Tenaga kerjanya justru didatangkan dari luar desa atau bahkan berasal dari kecamatan lainnya dan hal ini menyalahi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya nomor 84 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percontohan Usaha Budidaya (Demfarm) Udang dalam Rangka Industrialisasi Perikanan Budidaya," katanya.
Oleh karena itu, katanya, Kiara memandang bahwa dinamika pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2013 tidak mengalami perubahan.
Kendati Pemerintah terus menggaungkan industrialisasi perikanan, katanya lagi, namun berjarak kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya.
"Padahal, secara esensial tidak ada ubahnya dengan konsep minapolitan ala Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya. Tidak hanya itu, bahkan anggaran kelautan dan perikanan juga terus meningkat," katanya.
Kiara: 50 Kepala Daerah Tidak Pro Nelayan
