Bupati Bengkalis dukung pembangunan rendah karbon di Riau

Bengkalis (ANTARA) - Bupati Bengkalis Kasmarni mewakili Bupati dan Wali Kota se- Provinsi Riau menyatakan komitmen serta siap mendukung implementasi perencanaan pembangunan rendah karbon di Provinsi Riau.

Pernyataan komitmen dan dukungan tersebut disampaikan saat menghadiri acara peluncuran Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 tahun 2022 tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon di Pekanbaru, Rabu.

Pada kesempatan itu juga Kasmarni bersama pemangku kepentingan lainnya menandatangani pernyataan komitmen dan dukungan implementasi Riau Hijau, disaksikan langsung Gubernur Provinsi RiauSyamsuar.

"Mohon izin kepada semua teman-teman Bupati dan Walikota se-Riau saya menyatakan komitmen dan siap mendukung terhadap implementasi pembangunan ramah lingkungan atau pembangunan rendah karbon di Provinsi Riau, baik melalui dukungan langsung program pemerintah daerah maupun bersinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti kementerian, lembaga perguruan tinggi, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjamin terciptanya masa depan lebih baik bagi generasi yang akan datang," ucap Kasmarni.

Pada saat itu juga Kasmarni mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sangat mendukung serta menyambut baik upaya Pemerintah Provinsi Riau atas perencanaan pembangunan rendah karbon, semoga dengan lahirnya Peraturan Gubernur Riau ini dapat menyelamatkan serta mewujudkan lingkungan sehat dan menuju Kabupaten Bengkalis kota hijau.

"Jika lingkungan baik, maka ekonomi pasti akan tumbuh dengan baik, dan berdampak pula terhadap kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Menurut Bupati terbitnya regulasi tentang rencana pembangunan rendah karbon ini sangat cocok dan tepat, sebagai solusi terhadap permasalahan rentannya terjadi bencana alam saat ini.

Kasmarni menjelaskan, pembangunan rendah karbon merupakan salah satu strategi transisi pemerintah pusat, guna menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan rendah karbon juga menjadi tulang punggung menuju ekonomi hijau untuk mencapai visi Indonesia maju 2045 dan mencapai nol emisi pada tahun 2060.

Kemudian ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan tetap menjaga kualitas lingkungan.

"Kita berharap melalui peluncuran regulasi ini akan berdampak positif bagi daerah kita, terutama pada lingkungan kita agar senantiasa terjaga asri dan baik,"ucapnya.