Pekanbaru, (Antarariau.com) - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru mengemukakan, Biro Humas Pemprov Riau fasilitasi sekitar 40 orang wartawan untuk melakukan plesiran ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), selama empat hari mengunakan dana APBD Riau.
"Setelah sempat mendapat sorotan media massa nasional dan lokal, akhirnya 40 wartawan hari ini Kamis (12/12), berangkat ke Lombok. Kepastian ini diperoleh dari wartawan yang berangkat yang sehari-hari melakukan liputan di Pemprov Riau," ujar Ketua AJI Pekanbaru Fakhrurrodzi di Pekanbaru, Kamis.
Dari awal, lanjutnya, AJI Pekanbaru sangat tidak setuju plesiran yang dibungkus "journalist trip" karena tidak ada manfaat bagi peningkatan dan kemampuan terutama sumber daya manusia seorang jurnalis di Riau.
Malahan, keberangkatan yang terjadi di penghujung tahun 2013 merupakan pemborosan APBD Riau. Berdasarkan informasi yang beredar, plesiran selama empat hari itu menghabiskan uang APBD Riau 2013 sebesar Rp600 juta.
Bagi wartawan yang berangkat, mereka diwajibkan memakai baju batik yang telah dibuat sebelumnya dan dibayar menggunakan dana APBD Riau ketika bertemu humas serta wartawan yang berada di Lombok.
"Informasi kita peroleh, bagi yang berangkat mereka memperoleh uang saku Rp75 ribu per hari. Belum termasuk tiket pesawat dan penginapan. Jika dikalikan dengan uang rakyat, maka yang disedot Rp3 juta per hari. Ini baru hitungan kasar," katanya.
Fakhrurrodzi mengaitkan dengan kinerja Biro Humas Pemprov Riau yang hampir tidak memberikan pelatihan-pelatihan bagi jurnalis yang melakukan peliputan di Pemprov Riau dan tidak adanya kreatifitas pengelolaan program berdampak pada "copy paste" kegiatan setiap tahun.
"Padahal Silpa Riau pada tahun 2012 mencapai Rp1,7 triliun dari APBD Riau Rp8,4 triliun. Ini bukti nyata bahwa birokrat Riau tak mampu melakukan serapan anggaran. Hingga awal Desember ini, realisasi anggaran hanya 60 persen," jelasnya.
Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau Fahmizal Usman membantah tudingan pemborosan anggaran membawa 40 wartawan ke Lombak, karena program plesiran itu sudah disetujui dalam peraturan daerah APBD Riau 2013.
"Program kita ini sudah disetujui dalam APBD perubahan dan pihak DPRD Riau sudah menyetujui penggunaan anggaran tersebut. Tidak ada pemborosan dan tujuannya saling tukar informasi kehumasan di Pemprov NTB," tegasnya.
AJI: Biro Humas Fasilitasi Wartawan Pakai APBD Riau
