Bengkalis (ANTARA) - Bupati Bengkalis Kasmarni menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), pada Sidang Paripurna tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2021 di DPRD Bengkalis, Rabu (13/7).
“Alhamdulillah, seluruh fraksi telah menerima Rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023. Kami berharap menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD),”tutur Bupati Kasmarni.
Dikatakan Kasmarni, Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan ini merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang terintegrasi, kita berharap semoga pembangunan Kabupaten Bengkalis dapat terlaksana dengan baik untuk kemajuan daerah dan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis.
"Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019," ungkapnya.
Selain itu Rancangan Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan bidang pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
"Rancangan PPAS disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang bersinergi dengan nasional, provinsi dan kabupaten serta plafon anggaran sementaranya," ungkapnya lagi.
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun dan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli.
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Sah, APBD tahun 2025 senilai Rp3 triliun
20 November 2024 18:57 WIB
Legislator Inhil ajak masyarakat jadikan Pemilu 2024 momentum perkuat demokrasi
10 November 2024 15:09 WIB
Jelaskan proses penyusunan anggaran di Inhil, Iwan Taruna : Masyarakat harus tahu
10 November 2024 14:37 WIB
Legislator sayangkan rehab fisik 23 Puskesmas di Inhil gagal terlaksana
09 November 2024 21:33 WIB
Ketua DPRD Inhil hadiri Rakornas 2024, dukung peningkatan kesejahteraan rakyat
09 November 2024 20:22 WIB