Tiga kali kantor bupati digeruduk massa, Bupati Meranti tetap gagal ditemui

id Aksi unjuk rasa,Tenaga honorer dirumahkan,Kontrak honorer tak diperpanjang

Tiga kali kantor bupati digeruduk massa, Bupati Meranti tetap gagal ditemui

Koordinator umum Jefrizal beserta massa aksi unjuk rasa sempat memanas dan melakukan dorong-dorongan bersama aparat keamanan kepolisian dan Satpol akibat tidak bisa menemui pejabat di dalam Kantor Bupati Meranti, Selasa (11/1). (ANTARA/Rahmat Santoso)

Selatpanjang (ANTARA) - Kantor Bupati Kepulauan Meranti lagi-lagi digeruduk massa aksi unjuk rasa dari Laskar Muda Melayu Riau (LM2R), Selasa (11/1) pagi.

Terhitung hari ini sudah tiga kali pengunjuk rasa melakukan aksi tersebut. Namun kembali gagal menemui Bupati Muhammad Adil.

Dikabarkan Bupati Adil masih berada di luar daerah dengan urusan pemerintah. Senin (3/1) lalu, Bupati menghadiri acara di Polda Riau, kemudian Senin (10/1) kemarin melakukan pertemuan dengan pihak Bank Riau Kepri.

Pada Senin (3/1) lalu, kali pertama massa melakukan unjuk rasa tidak berhasil menemui Bupati Adil. Mereka hanya ditemui oleh PenjabatSekdakab Kepulauan Meranti Bambang Supriyanto dan pejabat lainnya.

Sebelum bergerak ke kantor bupati, peserta aksi berkumpul dan berorasi di depan halamannya sekitar pukul 09.00 WIB. Di situKoordinator umum Jefrizal memprotes kebijakan Bupati Adil yang tak memperpanjang kontrak tenaga honorer pada 31 Desember 2021.

"Jika tuntutan kita tidak digubris, kita akan turun lagi dengan jumlah yang besar," kata Jefrizal.

Disamping orasi, tampak juga spanduk putih dibentangkan dengan tulisan pernyataan sikap soal kebijakan terkait nasib ekonomi masyarakat dan permasalahan krusial lainnya.

Menariknya lagi, terpajang juga sebuah pernyataan di spanduk yang bertuliskan mosi tidak percaya terhadap Bupati dan mendesak kembalikan Meranti ke daerah Bengkalis.

Berselang itu, massa pun bergerak ke dalam halaman kantor bupati. Mereka meminta bisa ditemui para pejabat yang berada di dalam kantor. Namun tetap tidak ada jawaban dan yang bisa ditemui.

Akibat tak direspon apik oleh pejabat yang ada, peserta aksi sempat memanas dan berusaha ingin masuk ke dalam kantor. Tapi dihalangi oleh aparat keamanan kepolisian dan Satpol PP yang mengawal jalannya unjuk rasa.

"Para pejabat tidak berani mau keluar. Kita tunggu saja, kalau tidak keluar, kita angkut semua komputer dan sofanya," teriak Koordinator Lapangan Mozha.

Masih di suasana memanas, Mozha mengaku khawatir dengan dampak yang bakal terjadi jika kebijakan tersebut tidak cepat dicarikan solusi.

"Jika ribuan honorer diberhentikan, bakal banyak penjahat di Meranti, pak polisi akan kewalahan kalau sudah banyak terjadi kriminalitas," ujarnya.

Hampir tiga jam lebih berunjuk rasa, hanya kekecewaan yang didapatkan peserta aksi. Jefrizalbahkan mengutuk perlakuan yang dibuat oleh Bupati Adil dan jajarannya yang tidak memperhatikan kesusahan masyarakat.

"Kita antarkan hadiah (sebuah papan nisan ilustrasi). Saya menuntut kezaliman yang terjadi di negeri ini, saya lakukan demi marwah daerah dan berani saya ada pertumpahan darah," ujar dia dengan kesal.

Papan nisan ilustrasi itu akhirnya diterima oleh Plt Kepala Kesbangpol setelah sekian jam tidak ada pejabat yang keluar menemui massa. Jefrizal mengaku penyerahan nisan tersebut sebagai pertanda matinya demokrasi di daerah Meranti.

Tak hanya itu, sesuai di kantor Bupati, massa juga bergerak ke Kantor DPRD Meranti dengan menyerahkan nisan yang serupa dan menitipkan pesan kepada anggota dewan agar jangan diam dengan persoalan yang terjadi. Penerimaan nisan pun dilakukan oleh Plt Setwan Hambali.